SulawesiPos.com – Aksi unjuk rasa mahasiswa yang digelar di depan DPRD Sulawesi Selatan, Rabu (24/6/2026), berakhir ricuh setelah terjadi bentrokan antara massa aksi dan aparat kepolisian, menyusul tuntutan evaluasi Kabinet Merah Putih hingga program Makan Bergizi Gratis.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat, mulai dari mendesak Presiden melakukan evaluasi terhadap Kabinet Merah Putih hingga meminta evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan melalui Badan Gizi Nasional (BGN).
Koordinator aksi mahasiswa, Nurul Ikshani, menegaskan bahwa tuntutan utama mereka adalah perombakan kabinet yang dinilai tidak menunjukkan kinerja optimal.
“Kami menuntut presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kabinet Merah Putih. Menteri dan pejabat negara yang tidak menunjukkan kompetensi, integritas, maupun kemampuan menjalankan amanah rakyat harus diganti dengan figur-figur profesional yang memiliki kapasitas, rekam jejak, dan komitmen terhadap pelayanan publik,” ujarnya di sela-sela aksi.
Selain soal kabinet, massa aksi juga menyoroti program MBG. Mereka mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap Badan Gizi Nasional agar program tersebut benar-benar tepat sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan awal.
Situasi mulai memanas ketika massa aksi berupaya membakar ban bekas sebagai simbol perjuangan. Aparat kepolisian yang berjaga di lokasi berusaha memadamkan api, yang kemudian memicu aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas.
“Pada saat massa aksi melakukan orasi bergantian, pihak kepolisian datang untuk mematikan api sebagai simbol perjuangan yang dinyalakan oleh massa dan pihak kepolisian melakukan tindakan represif hingga terjadilah saling dorong mendorong,” kata salah satu peserta aksi, Yudhoyono.
Menurut Yudhoyono, pascakericuhan tersebut, tiga orang peserta aksi disebut diamankan oleh aparat kepolisian.
“Tiga orang massa aksi diambil pihak kepolisian dan dibawa ke Polrestabes Makassar. Saat ini sedang melakukan konsultasi dan pelaporan di LBH Makassar,” ungkapnya.
Namun, pihak kepolisian membantah adanya penangkapan mahasiswa. Kabagops Polrestabes Makassar AKBP Hari Harry F Aritonang mengaku belum menerima laporan terkait pengamanan massa aksi.
“Tunggu dulu saya cek dulu, setahu saya enggak ada (yang diamankan),” kata dia.
Hari menegaskan, tindakan aparat di lapangan semata-mata untuk mencegah pembakaran ban yang dinilai dapat mengganggu ketertiban umum.
“Tadi kita hanya mengamankan ban yang hendak dibakar saja,” kata Hari.
