SulawesiPos.com – Mardiyanto Arif Rakhmadi resmi memimpin Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan setelah dikukuhkan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, Jumat (19/6/2026).
Pengukuhan ini menjadi bagian dari penguatan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan di Sulsel. Pemerintah provinsi berharap kehadiran kepala perwakilan baru BPKP dapat memperkuat tata kelola pemerintahan, efektivitas program pembangunan, dan kualitas pelayanan publik di daerah.
Acara pengukuhan turut dihadiri Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Setya Nugraha, jajaran Forkopimda Sulsel, serta sejumlah bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan.
Dalam prosesi tersebut, Andi Sudirman membacakan surat keputusan pengukuhan Mardiyanto Arif Rakhmadi sebagai Kepala Perwakilan BPKP Sulsel. Ia juga menyampaikan harapan agar pejabat baru tersebut menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
“Selamat datang dan selamat bertugas di Sulawesi Selatan. Semoga sinergi dan kerja sama yang telah terbangun dapat terus berlanjut dalam perbaikan tata kelola pemerintahan menuju arah yang lebih baik,” ujar Andi Sudirman.
Fokus utama yang ditekankan pemerintah daerah adalah keberlanjutan kerja sama antara BPKP dan pemerintah daerah.
Sinergi itu dinilai penting karena pengawasan tidak hanya berkaitan dengan administrasi keuangan, tetapi juga memastikan program pembangunan berjalan efektif.
Andi Sudirman menilai kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Sulsel.
Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BPKP, BPK, Kejaksaan, serta TNI-Polri disebut perlu memperkuat koordinasi dalam pengawalan program publik.
Penguatan pengawasan juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program strategis pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dengan pengawasan yang berjalan baik, program pembangunan diharapkan lebih tepat sasaran dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Dalam konteks Sulsel, peran BPKP menjadi penting untuk mendampingi pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola.
Fungsi tersebut mencakup pengawasan, asistensi, evaluasi, dan penguatan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan.
Andi Sudirman juga menyinggung pentingnya mengawal program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta program strategis pemerintah daerah.
Menurutnya, pengawasan dan kolaborasi lintas lembaga harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
Pengukuhan Mardiyanto Arif Rakhmadi diharapkan menjadi momentum memperkuat hubungan kerja antara BPKP Sulsel dan pemerintah daerah.
Tantangan berikutnya adalah memastikan pengawasan tidak berhenti pada aspek formal, tetapi mampu mendorong perbaikan layanan dan pembangunan di lapangan.
