SulawesiPos.com – Provinsi Sulawesi Selatan kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Dalam peluncuran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang digelar di Jakarta, Rabu (3/6/2026), Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menjadi satu-satunya kepala daerah di Indonesia yang mendapat kesempatan tampil sebagai pembicara pada forum strategis tersebut.
Kepercayaan dari pemerintah pusat itu diberikan berkat berbagai inovasi dan langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menekan angka anak tidak sekolah. Berbagai kebijakan yang diterapkan dinilai efektif dan layak dijadikan rujukan bagi daerah lain di Indonesia.
Di hadapan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Andi Sudirman memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan Sulsel untuk memperluas akses pendidikan yang inklusif dan merata.
Kegiatan tersebut menjadi momen penting karena Perpres Nomor 3 Tahun 2026 merupakan kebijakan nasional yang disusun untuk memperkuat pelaksanaan wajib belajar 13 tahun sekaligus mempercepat penanganan anak yang masih berada di luar sistem pendidikan.
Dalam pemaparannya, Andi Sudirman menekankan bahwa penanganan ATS tidak hanya berkaitan dengan sektor pendidikan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia.
“Pemprov Sulsel memilih pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga mitra pembangunan internasional,” paparnya.
Salah satu program unggulan yang mendapat perhatian di tingkat nasional adalah PASTI BERAKSI (Penanganan Anak Tidak Sekolah Berbasis Aksi Kolaborasi), yang resmi diluncurkan pada 28 Juli 2022.
Program tersebut turut mengantarkan Sulawesi Selatan meraih SDGs Action Award 2024, sebuah penghargaan bergengsi atas kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Komitmen Pemprov Sulsel dalam menangani ATS juga diperkuat melalui berbagai regulasi, mulai dari peraturan daerah, peraturan gubernur tentang Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah, hingga Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Tahun 2025–2029.
Selain itu, berbagai program pendukung terus dijalankan secara berkesinambungan, seperti penyediaan layanan pendidikan formal dan nonformal, bantuan beasiswa, dukungan perlengkapan sekolah, pengembangan pembelajaran berbasis teknologi melalui Smart School, pendidikan keluarga, penguatan keterampilan vokasi, hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin.
Dampak dari berbagai kebijakan tersebut mulai terlihat. Persentase anak tidak sekolah usia 7–18 tahun di Sulawesi Selatan yang pada 2020 mencapai 8,51 persen berhasil ditekan menjadi 6,37 persen pada 2025.
Tak hanya itu, hingga 31 Agustus 2025 sebanyak 28.702 anak usia 7–18 tahun dan 13.332 anak usia 19–24 tahun berhasil kembali memperoleh akses pendidikan melalui berbagai program yang dijalankan Pemprov Sulsel bersama para pemangku kepentingan.
Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Kementerian PPN/Bappenas. Pemerintah daerah bersama mitra pembangunan dinilai telah menghadirkan berbagai praktik baik dalam penanganan anak tidak sekolah.
Secara khusus, Gubernur Sulsel dinilai sebagai salah satu kepala daerah yang berhasil menunjukkan langkah progresif serta capaian nyata dalam menghadirkan layanan pendidikan bagi masyarakat.
“Makanya kami mengundang Gubernur Sulawesi Selatan yang sangat progresif dalam menuntaskan isu anak tidak sekolah melalui penerbitan Pergub tentang Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah, serta berhasil mengembalikan 27.000 anak ke dalam layanan pendidikan,” ungkap Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Bahjuri Ali, saat mengawali acara tersebut.
Pengakuan dari pemerintah pusat semakin memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah yang terdepan dalam pembangunan sektor pendidikan di Indonesia.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, berbagai inovasi yang lahir dari Sulsel tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat daerah, tetapi juga menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan pendidikan di tingkat nasional.
