SulawesiPos.com – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam memperkuat peran perempuan dalam proses kebijakan publik.
Hal itu disampaikan Puan dalam forum diskusi bertajuk Perempuan di Parlemen: Dari Representasi Menuju Transformasi Kebijakan yang digelar KPPRI di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Menurutnya, KPPRI dapat memainkan peran sebagai penghubung antara parlemen dengan pemerintah, masyarakat sipil, hingga komunitas internasional.
“Jejaring yang hadir hari ini, ada perwakilan kedutaan besar, organisasi internasional, UN Women, organisasi perempuan, akademisi, adalah modal besar yang harus kita kelola dengan serius dan penuh tanggung jawab,” ujar Puan.
Kebijakan Dinilai Harus Terhubung dengan Kondisi Masyarakat
Puan menegaskan transformasi kebijakan tidak dapat dilakukan hanya oleh parlemen, melainkan membutuhkan dukungan ekosistem yang mampu menghubungkan regulasi dengan realitas di masyarakat.
“Ekosistem yang menghubungkan regulasi dengan advokasi, yang menghubungkan legislasi dengan realitas di lapangan, yang menghubungkan suara perempuan di akar rumput dengan kebijakan yang lahir di Senayan,” urainya.
Ia juga menyoroti tantangan global yang terus berkembang, mulai dari ketegangan geopolitik, perubahan iklim, hingga isu keamanan manusia yang semakin kompleks.
Menurut Puan, keterlibatan perempuan dalam isu perdamaian dan pengambilan keputusan saat ini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.
“Keterlibatan perempuan dalam konteks global adalah cermin dari seberapa serius kita menempatkan perempuan sebagai pengambil keputusan, bukan sekadar penerima dampak,” tegasnya.
Puan juga mengajak anggota DPR perempuan agar komitmen yang dibangun dapat diwujudkan dalam kebijakan nyata yang terukur.
“Komitmen yang tersambung dengan kebijakan nyata. Komitmen yang terintegrasi ke dalam sistem negara. Komitmen yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
KPPRI Siapkan Agenda Advokasi dan Kolaborasi
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal KPPRI, Sarifah Ainun Jariyah, mengatakan pihaknya akan memperkuat agenda advokasi dan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Menurutnya, KPPRI akan melakukan konsolidasi nasional dan memperluas kerja sama dengan NGO serta mitra internasional.
“Jadi bukan hanya kegiatan seremonial, tapi kegiatan-kegiatan advokasi yang pasti kegiatan tersebut bisa berdampak dalam kebijakan untuk perempuan berdaya, tentu saja human empowerment,” katanya.
Sementara itu, Ketua Panitia Forum KPPRI, Amelia Anggraini, menilai perempuan perlu mengambil peran lebih besar dalam pengambilan kebijakan di tengah tantangan global.
“Di tengah tantangan global saat ini, mulai dari ketidakpastian ekonomi, transformasi digital, perubahan sosial, hingga isu perlindungan perempuan dan anak, perspektif perempuan menjadi sangat penting dalam proses pengambilan kebijakan publik,” ujarnya.
Ia berharap forum tersebut menghasilkan langkah nyata dalam memperluas partisipasi perempuan dalam politik dan kebijakan publik.
