SulawesiPos.com – Presiden Prabowo Subianto mengajak para pengusaha menjadi bagian dari konsep “Indonesia Incorporated” yang berpijak pada semangat kekeluargaan dan keadilan sosial sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).
Menurut Prabowo, Indonesia Incorporated merupakan strategi kolektif untuk membangun Indonesia sebagai bangsa yang kuat, mandiri, dan mampu menyejahterakan seluruh rakyat.
“Kepada para pengusaha ayo bersama-sama menjadi Indonesia Incorporated. Indonesia Incorporated sebetulnya artinya negara kekeluargaan,” ujar Prabowo.
Seluruh Rakyat Pemegang Saham Bangsa
Presiden menjelaskan konsep tersebut berangkat dari prinsip negara kekeluargaan, di mana seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab bersama dalam mengelola kekayaan nasional.
Menurutnya, seluruh rakyat Indonesia sejatinya merupakan pemegang saham atas seluruh kekayaan bangsa.
“Jadi seluruh bangsa ini satu korporasi, artinya seluruh rakyat Indonesia adalah pemegang saham dalam seluruh kekayaan bangsa Indonesia, berhak atas kekayaan tersebut,” katanya.
Prabowo menegaskan kekayaan negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya dinikmati segelintir kelompok.
Dalam pidatonya, Presiden juga mengingatkan seluruh pemimpin dan pejabat negara agar menggunakan kekuasaan untuk memperjuangkan hak rakyat.
Ia menegaskan pemimpin tidak boleh justru berkolusi dan merampas hak masyarakat atas kekayaan negara.
“Semua pemimpin bertanggung jawab di setiap lapisan untuk memperjuangkan ini dengan semua kekuatan dan keberanian yang ada,” ujar Presiden.
“Bukan sebaliknya, bukan pemimpin, bukan pejabat, bukan mereka yang dipilih malah berkolusi untuk menghilangkan hak rakyat atas kekayaan seluruh Indonesia,” lanjutnya.
Pemerintah Harus Bela Rakyat Kecil
Prabowo juga meluruskan pandangan bahwa dirinya tidak menolak mekanisme pasar bebas.
Namun, Presiden menegaskan negara tetap harus hadir untuk melindungi masyarakat kecil agar tidak kalah bersaing dengan kelompok bermodal besar.
Menurutnya, keberpihakan pemerintah kepada kelompok lemah merupakan bentuk affirmative action yang wajib dijalankan negara.
“Pemerintah harus bersikap, pemerintah harus intervensi, pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya itu affirmative action,” pungkasnya.
