SulawesiPos.com – Keputusan menahan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah kenaikan harga minyak dunia dinilai berpotensi menggeser beban fiskal ke PT Pertamina (Persero).
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menilai kebijakan tersebut memang dapat menjaga stabilitas daya beli masyarakat, namun menyimpan risiko terhadap ketahanan keuangan BUMN energi tersebut.
Menurutnya, dengan harga minyak mentah yang meningkat akibat ketegangan geopolitik, selisih antara harga jual BBM di dalam negeri dan harga keekonomian semakin melebar.
Komaidi menjelaskan, dengan asumsi nilai tukar rupiah Rp16.500 per dolar AS, selisih harga BBM saat ini berkisar Rp5.000 hingga Rp9.000 per liter dibanding harga keekonomian.
Dengan volume konsumsi nasional mencapai sekitar 80 juta kiloliter per tahun dan pangsa pasar Pertamina sekitar 88–90 persen, beban yang harus ditanggung perusahaan bisa sangat besar.
Perhitungan menunjukkan Pertamina berpotensi menalangi sekitar Rp1,5 triliun hingga Rp2 triliun per hari, atau setara Rp60 triliun per bulan.
“Nah, berapa bulan lagi mereka (Pertamina) tahan dengan cash-flow yang ada? Sementara mereka juga mungkin ada beberapa bond yang jadwalnya jatuh tempo juga,” ujar Komaidi.
Tekanan terhadap Pertamina diperkirakan semakin berat jika harga minyak dunia terus naik dan nilai tukar rupiah melemah.
Komaidi menuturkan, stabilitas harga minyak pasca potensi gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran memang memberi harapan, namun fluktuasi nilai tukar tetap menjadi faktor krusial.
“Kalau sampai stabil di 17.000, sementara asumsi kita kan 16.500, nah ini kan cukup besar juga selisihnya,” katanya.
Ia memperingatkan, kombinasi kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah dapat mempercepat tekanan terhadap arus kas Pertamina.
Ekonom Soroti Risiko terhadap APBN
Pandangan serupa disampaikan ekonom dari Universitas Indonesia, Dipo Satria Ramli.
Ia memperkirakan, jika harga minyak dunia mencapai USD105 per barel dan kurs menyentuh Rp17.000 per dolar AS, defisit APBN bisa melebar hingga 3,6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Kita apresiasi pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Tapi kan secara ekonomi, dia pindah dari beban APBN ke neraca Pertamina,” tukasnya.
Sebagai solusi moderat, Komaidi mengusulkan penyesuaian bertahap untuk harga BBM non-subsidi agar tekanan terhadap Pertamina dapat dikurangi.
Dengan langkah tersebut, perusahaan masih memiliki ruang untuk menjaga arus kas tanpa harus mengganggu kebijakan subsidi pemerintah.
“Kalau subsidi kan sudah dijamin tidak akan naik sampai dengan akhir tahun. Ya, mungkin yang nonsubsidinya supaya (Pertamina) ada napas begitu,” ujarnya.
Pemerintah Pastikan Harga BBM Tidak Naik
Di sisi lain, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa kebijakan subsidi telah dihitung dengan mempertimbangkan berbagai skenario, termasuk harga minyak dunia hingga USD100 per barel.
“Subsidi terhadap BBM akan terus diadakan sampai dengan akhir tahun dan harga BBM bersubsidi tidak akan naik. Anggaran kita cukup,” kata Menkeu.
Dua Kapal Tanker Pertamina Terjebak di Selat Hormuz, Kemlu Intensifkan Dialog dengan Iran
Ia menambahkan, dengan perhitungan tersebut, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dijaga di kisaran 2,9 persen.
