SulawesiPos.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, memimpin kunjungan kerja spesifik ke Makassar, Sulawesi Selatan, untuk mengevaluasi pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), Jumat (10/4/2026).
Dalam pertemuan bersama sejumlah pimpinan perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS), ia menegaskan pentingnya menjaga integritas proses seleksi serta memastikan tidak terjadi ketimpangan antar lembaga pendidikan.
Lalu Hadrian menyampaikan bahwa tahapan awal SPMB melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) berjalan sesuai harapan pemerintah.
Hal itu berdasarkan laporan dari sejumlah kampus, seperti Universitas Negeri Makassar dan Universitas Hasanuddin, serta beberapa perguruan tinggi swasta di wilayah tersebut.
“Pertama tentu kunjungan ini tujuannya adalah mengevaluasi tahapan-tahapan SPMB, serta kami ingin memastikan bahwa tahapan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Tahapan pertama kemarin yang dimulai dari bulan Januari sampai Maret yaitu SNBP, itu alhamdulillah menurut laporan dari para Rektor… berjalan lancar sesuai dengan target-target dan harapan dari pemerintah,”ujarnya, dikutip dari Parlementaria, Minggu (12/4/2026).
Peringatan Keras Soal Kecurangan
Memasuki tahap seleksi berikutnya, terutama jalur tes dan mandiri, DPR mengingatkan potensi kecurangan yang masih kerap terjadi.
Praktik perjokian hingga manipulasi nilai rapor menjadi sorotan utama.
“Kemudian yang kedua, di tahapan berikutnya melalui jalur tes ya tentu kami berharap agar tidak ada lagi terjadi kecurangan-kecurangan, baik ada perjokian, kemudian hal-hal lain yang menimbulkan atau mengurangi kemurnian hasil tes dari SNBP tersebut,” tegasnya.
Ia juga meminta sekolah tingkat SMA/SMK tidak lagi melakukan modifikasi nilai rapor demi meloloskan siswa melalui jalur prestasi.
“Kemudian yang kedua, usul jalur SNBP, tidak boleh ada lagi modifikasi nilai rapor. Nah, ini masih kita temukan,” lanjutnya.
Selain itu, Lalu Hadrian turut menyoroti persoalan integritas administrasi di perguruan tinggi, merujuk pada kasus di Universitas Indonesia, di mana hasil kelulusan sempat diumumkan lalu diralat.
Hal tersebut, menurutnya, menjadi catatan penting agar kampus menjaga kredibilitas dan transparansi dalam proses seleksi.
Ketimpangan PTN dan PTS
Isu ketimpangan antara PTN dan PTS juga menjadi perhatian utama dalam kunjungan tersebut.
DPR meminta Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX (LLDikti IX) untuk lebih aktif mengatur ritme penerimaan mahasiswa baru.
“Kami juga ingin memastikan bahwa kesetaraan antara PTN dan PTS atau ketimpangan antara PTN dan PTS selama ini yang menjadi isu, itu tidak terjadi di Sulawesi Selatan,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara PTN dan PTS agar tercipta sistem penerimaan yang adil dan harmonis.
Terkait jadwal, Lalu Hadrian mengingatkan agar PTN tidak memperpanjang masa penerimaan mahasiswa di luar jadwal yang telah ditentukan, karena dapat merugikan PTS dalam menjaring calon mahasiswa.
“Jadi tahapannya sudah ada Januari sampai dengan Maret itu SNBP… kemudian Juni sampai dengan Juli itu jalur mandiri. Nah, jadi PTN sudah sampai di situ. Nah, kemudian jadwal selanjutnya tentu bagi PTS-PTS kita,” tandasnya.
