SulawesiPos.com – Rencana pengadaan dua meja biliar oleh DPRD Sumatera Selatan menuai perhatian publik setelah diketahui anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp486,9 juta.
Anggaran tersebut tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Sekretariat DPRD Sumsel.
Dalam dokumen yang diperbarui pada Sabtu (7/3/2026) pukul 01.47 WIB, rencana pembelian dua meja biliar tersebut telah dimasukkan ke dalam daftar rencana belanja pemerintah daerah.
Kepala Bagian Humas DPRD Sumsel Hadiyanto membenarkan adanya rencana pengeluaran anggaran tersebut.
Ia menjelaskan dua meja biliar tersebut direncanakan untuk ditempatkan di rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel.
Satu meja biliar dialokasikan untuk rumah dinas Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie dengan anggaran Rp151 juta.
Sementara satu meja lainnya akan ditempatkan di rumah dinas Wakil Ketua III DPRD Sumsel, Ilyas Panji Alam dengan anggaran mencapai Rp335,9 juta.
“Untuk kegiatan pengadaan meja biliar baru masuk di e-katalog LKPP,” ujar Hadiyanto, Senin (9/3/2026).
Ia menyebut fasilitas tersebut direncanakan sebagai sarana penunjang aktivitas pimpinan dewan.
Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie mengatakan dirinya telah meminta Sekretaris Dewan untuk memberikan klarifikasi terkait rencana pengadaan tersebut.
Ia menegaskan pengadaan dua meja biliar itu masih berada pada tahap perencanaan dan belum ada proses pembelian.
“Untuk diketahui bersama semua itu masih tahap perencanaan, belum ada pembelian,” katanya.
Andie yang juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sumsel menyebut rencana pengadaan meja biliar tersebut juga dimaksudkan sebagai fasilitas alternatif bagi atlet biliar daerah untuk berlatih.
Menurutnya, fasilitas itu dapat dimanfaatkan atlet selain tempat latihan yang sudah tersedia.
“Jadi selain di tempat latihan yang sudah ada, para atlet juga bisa memanfaatkan fasilitas tersebut,” ujarnya.
Pengadaan bisa dibatalkan
Meski demikian, Andie mengakui adanya perhatian publik terkait penggunaan anggaran daerah, terlebih di tengah efisiensi anggaran akibat pemotongan dana transfer ke daerah.
Karena itu, ia menyebut rencana pengadaan tersebut akan dievaluasi dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi serta prioritas kebutuhan.
“Jika dinilai tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat yang signifikan, maka pengadaan tersebut dapat ditinjau ulang bahkan dibatalkan,” katanya.
