SulawesiPos.com – Kematian Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, dalam serangan gabungan Amerika Serikat-Israel pada Sabtu (28/2/2026) mengguncang struktur kekuasaan Teheran.
Di tengah ketidakpastian suksesi, satu nama langsung mencuat ke permukaan, Ali Larijani.
Sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC) Iran, Larijani kini dipandang sebagai figur paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan strategis, terutama di sektor pertahanan dan keamanan negara.
Meski konstitusi Iran mengatur bahwa kepemimpinan sementara dijalankan oleh dewan transisi hingga Majelis Ahli memilih pemimpin baru, saat ini peran Ali Larijani memiliki wewenang tertinggi.
Larijani dikenal memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Khamenei.
Ia pernah ditunjuk sebagai perwakilan Khamenei di Dewan Keamanan Nasional Tertinggi pada 1996.
Posisi itu memberinya akses langsung ke lingkar inti pengambilan kebijakan keamanan dan nuklir Iran.
Tak lama setelah konflik Iran-Israel memanas pada 2025, Larijani kembali dipercaya memimpin Dewan Keamanan Nasional.
Rekam Jejak Ali Larijani
Lahir di Najaf, Irak, pada 1957, Larijani berasal dari keluarga ulama berpengaruh yang memiliki kedekatan historis dengan pendiri Republik Islam Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini.
Ia menyelesaikan pendidikan doktoral di bidang Filsafat Barat di Universitas Teheran.
Kariernya berlapis. Ia pernah menjadi veteran Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) saat perang Iran-Irak, memimpin lembaga penyiaran negara IRIB selama satu dekade sejak 1994, hingga menjabat Ketua Parlemen Iran pada periode 2008-2020.
Meski sempat kalah dalam pemilihan presiden 2005 dari Mahmoud Ahmadinejad dan didiskualifikasi dalam pencalonan 2021 dan 2024, pengaruh Larijani tidak pernah benar-benar surut.
Respons Tegas Pemerintah Iran
Pasca tewasnya Khamenei, Larijani menyampaikan pernyataan keras terhadap Amerika Serikat, bahkan bersumpah akan membalas serangan tersebut.
“Kita akan menyerang mereka dengan kekuatan yang belum pernah mereka alami sebelumnya,” tulis Ali Larijani di akun X miliknya.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga mengatakan hal serupa, bahwa negaranya memandang balas dendam sebagai “hak dan kewajiban yang sah.”
“Iran menganggap sebagai tugas dan hak yang sah untuk membalas para pelaku dan dalang kejahatan bersejarah ini,” tegas Pezeshkian, Minggu (1/3/2026).
