SulawesiPos.com – Dinamika kebijakan perdagangan Amerika Serikat kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan sejumlah kebijakan tarif resiprokal Presiden Donald Trump.
Mahkamah menilai Trump tidak memiliki kewenangan memberlakukan tarif global berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA).
Namun tak lama berselang, Trump kembali mengumumkan kebijakan tarif impor global baru sebesar 10 persen yang kemudian dinaikkan menjadi 15 persen.
Menanggapi perkembangan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia menghormati dinamika politik dan hukum di Amerika Serikat, sembari menyiapkan langkah antisipatif untuk melindungi kepentingan nasional.
“Kita siap untuk menghadapi semua kemungkinan, kita hormati politik dalam negeri Amerika Serikat. Kita lihat perkembangannya,” ujar Prabowo di Washington DC, dikutip Minggu (22/2/2026).
Ia menilai tarif 10 persen masih dalam batas yang dapat dikelola Indonesia, bahkan relatif lebih ringan dibandingkan skema sebelumnya.
“Saya kira ya menguntungkan lah (tarif 10 persen),” tambahnya.
Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan pemerintah akan berupaya mempertahankan fasilitas tarif 0 persen yang sebelumnya disepakati dalam pertemuan bilateral kedua pemimpin negara.
Presiden Prabowo Kunjungan Perdana ke IKN Nusantara, Lampu Istana Negara Terang Benderang
“Alhamdulillah, kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian dan yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10 persen, tetapi yang sudah diberikan 0 persen itu kita minta tetap,” ujar Airlangga.
Komoditas agrikultur seperti kopi dan kakao menjadi prioritas dalam kesepakatan tersebut.
Produk ini memiliki kontribusi signifikan terhadap ekspor nasional ke pasar AS.
Selain sektor agrikultur, fasilitas tarif 0 persen juga mencakup sejumlah rantai pasok penting, seperti elektronik, crude palm oil (CPO), tekstil, serta berbagai produk turunannya.
Pemerintah menilai keberlanjutan fasilitas tersebut sangat krusial untuk menjaga daya saing industri nasional di tengah ketidakpastian kebijakan perdagangan global.
Di tengah dinamika yang terus berkembang di AS, pemerintah Indonesia menegaskan tetap tenang namun waspada.
Diplomasi perdagangan terus diperkuat, termasuk upaya membuka dan memperluas pasar alternatif guna menjaga stabilitas ekspor nasional.
