mafia

Salah satu langkah besar yang dilakukan adalah pencabutan 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk subsidi bermasalah di berbagai daerah.

Eks Pj Gubernur Sulsel, Bachtiar Baharuddin, dicekal ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi bibit nanas Rp60 miliar, sementara Kejati Sulsel menyita Rp1,25 miliar untuk menyelamatkan kerugian negara. Penyidikan masih berjalan.

Kejati Sulsel menyita Rp1,25 miliar terkait dugaan korupsi pengadaan bibit nanas Tahun Anggaran 2024 senilai Rp60 miliar. Penyidikan terus dikembangkan untuk pemulihan kerugian negara.

KPK melakukan dua OTT di Jakarta dan Banjarmasin pada 4 Februari 2026. Operasi di Jakarta berlangsung di kantor Bea Cukai Kemenkeu, sementara OTT di Banjarmasin terkait dugaan penyimpangan restitusi pajak.

KPK melakukan OTT di Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin terkait dugaan kasus restitusi pajak. Sejumlah pihak diamankan dan masih berstatus terperiksa.

KPK menaikkan batas nilai gratifikasi menjadi Rp1,5 juta sebagai penyesuaian inflasi. Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan gratifikasi harus ditolak sejak awal dan tetap wajib dilaporkan sesuai aturan.

Noel menyebut partai politik berinisial K dan ormas nonagama terlibat kasus pemerasan sertifikat K3. Ia juga menyebut OTT KPK sebagai operasi tipu-tipu.

Agus Fitrawan dibebaskan dari tuduhan korupsi kredit Bank Sulselbar oleh Pengadilan Tipikor Makassar. Hakim menilai tidak ada kerugian negara nyata dan tindakan terdakwa berada dalam kewenangan jabatan.

Unggahan warganet soal dugaan masalah pengadaan pesawat ATR 42-500 viral usai tragedi jatuhnya pesawat di Sulawesi. Curhatan ini memicu perhatian publik dan perdebatan luas di media sosial.

PAK-SULSEL ajukan Peninjauan Kembali ke Kejaksaan Agung terkait penghentian kasus dugaan korupsi Rumah Dinas DPRD Bantaeng 2014-2019, menyoroti ketimpangan hukum dan menuntut kepastian hukum.

Dalam setahun terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat tujuh kepala daerah lewat operasi tangkap tangan. Dari jual beli jabatan hingga gratifikasi proyek, deretan kasus ini menunjukkan masifnya korupsi di level daerah.

Bupati Pati Sudewo terjerat OTT KPK dalam kasus pemerasan pengisian 601 jabatan perangkat desa. KPK menyita Rp2,6 miliar dan menjerat tersangka dengan ancaman 20 tahun penjara.

Profil Bupati Pati Sudewo yang terjerat OTT KPK. Mantan anggota DPR RI Fraksi Gerindra dengan latar belakang teknik, birokrasi, dan organisasi, kini tersandung kasus hukum di awal masa jabatannya.

Bupati Pati Sudewo terjerat OTT KPK dan diperiksa di Polres Kudus. Jejak kontroversinya termasuk protes warga terkait kenaikan PBB-P2, perubahan hari sekolah, dan kasus korupsi sebelumnya yang melibatkan Rp3 miliar.

KPK memeriksa Bupati Pati Sudewo di Kudus demi alasan keamanan, mencegah bentrokan. Sudewo dan tiga kepala desa dijerat kasus pemerasan calon perangkat desa dengan dugaan ancaman, uang Rp2,6 miliar dikumpulkan dari Kecamatan Jaken.

KPK mengungkap dugaan ancaman oleh Bupati Pati Sudewo terhadap calon perangkat desa dalam praktik pemerasan pengisian jabatan yang mengumpulkan dana hingga Rp2,6 miliar.

KPK ungkap kronologi kasus pemerasan jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati: Rp2,6 miliar dikumpulkan dari Kecamatan Jaken, Bupati SDW dan tiga tersangka lain ditahan, KPK imbau kepala desa lain kooperatif.

KPK ungkap Rp2,6 miliar dari 1 kecamatan di Pati dalam OTT pemerasan jabatan perangkat desa. Empat tersangka termasuk Bupati SDW ditahan, KPK imbau kepala desa lain kooperatif.

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Toha menyebut peristiwa ini sebagai noda hitam dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dugaan pemerasan dan praktik transaksional dalam pengisian jabatan perangkat desa.

KPK mengungkap tarif pemerasan jabatan perangkat desa di Pati Rp165–225 juta per orang. Praktik ini disertai ancaman formasi jabatan tidak dibuka bagi calon yang menolak membayar.

KPK menetapkan Bupati Pati sebagai tersangka kasus pemerasan pengisian 601 jabatan perangkat desa. Penyidik menyita uang tunai Rp2,6 miliar dalam OTT tersebut.

Pakar Hukum Trisakti dukung Mentan Amran bongkar penyelundupan 1.000 ton beras ilegal. Dinilai sebagai kejahatan ekonomi serius yang ancam swasembada dan kesejahteraan petani.

Mentan Amran Sulaiman menilai beras ilegal sebagai ancaman serius bagi petani dan ketahanan pangan nasional. Selain menekan harga gabah, komoditas ilegal berisiko membawa penyakit dan melemahkan motivasi produksi petani Indonesia.

OTT KPK terhadap Bupati Pati Sudewo membuka sorotan pada harta kekayaannya yang mencapai Rp31,5 miliar, lengkap dengan aset tanah, kendaraan mewah, dan surat berharga.

KPK mendalami dugaan korupsi pengisian jabatan perangkat desa di Pati yang menyeret Bupati Sudewo. Rincian nilai jabatan akan diungkap dalam konferensi pers pasca-OTT.