TAG
Hukum
Akademsi UNM Prof Harris Desak Algoritma Tak Kebal Hukum: Saatnya Negara Hadir di Ruang Siber
Guru Besar UNM, Prof Harris menilai algoritma berada dalam ruang impunitas hukum dan mendorong pendekatan baru agar platform digital dapat dimintai pertanggungjawaban atas dampaknya.
Cinta Bertepuk Sebelah Tangan Berujung Penganiayaan, Tersangka Terancam 12 Tahun Penjara
Kasus penganiayaan terhadap Faradilla terungkap. Polisi menemukan fakta baru dari akun media sosial tersangka yang diduga sakit hati karena cinta tak terbalas. Pelaku kini ditahan dan terancam hukuman 12 tahun penjara.
Kronologi Pelajar 14 Tahun di Tual Tewas Diduga Dipukul Oknum Brimob Terungkap, Pelaku Ditahan
Kematian pelajar 14 tahun di Kota Tual terungkap bermula saat korban melintas di jalan turunan dekat RSUD Maren. Oknum Brimob diduga memukul dengan helm. Terduga pelaku kini ditahan.
Lingkungan dan Pertambangan: Mencari Keseimbangan dalam Perspektif Filosofis, Hukum, Media, dan HAM
Analisis mendalam tentang hubungan lingkungan dan pertambangan dalam perspektif filosofis, hukum, sosial, politik, media, dan HAM. Menyoroti keadilan ekologis, intergenerational justice, serta tata kelola berkelanjutan di Indonesia.
Pakar UI: Penetapan Calon Hakim MK oleh DPR Sah dan Tidak Langgar Konstitusi
Pakar hukum tata negara UI Prof. Satya Arinanto menilai penetapan calon hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI sah secara konstitusional dan tidak mengancam independensi MK.
Mahasiswa Hukum Ajukan Uji Materi di MK Terkait Risiko Kriminalisasi Dengan Dalih Pasal Penghinaan Pemerintah di KUHP
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan atas Permohonan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 terkait uji materiil Pasal 240 dan Pasal 241 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Perdalam Peradilan Konstitusi, Mahasiswa Hukum UNUSIA Sambangi Gedung Mahkamah Konstitusi
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) melaksanakan kunjungan akademik ke Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) pada Rabu (14/01/2026).
Menkum Sebut Telah Bentuk 76 Ribu Posbankum Demi Wujudkan Pemerataan Keadilan
Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas mengungkapkan pencapaian signifikan dalam upaya pemerataan akses hukum di Indonesia.
Delik Aduan dan Delik Materiil, Apa Perbedaannya Dalam Hukum Pidana?
Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, khususnya setelah pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, pemahaman mengenai jenis-jenis delik menjadi hal yang krusial bagi masyarakat.
Asas-Asas Hukum Pidana yang Digunakan dalam KUHP Baru
Indonesia telah memasuki babak baru dalam sejarah hukumnya sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara penuh pada awal Januari 2026.
Berikut 5 Perbedaan Mendasar Hukum Pidana dan Perdata di Indonesia
Di tengah transformasi besar hukum nasional yang ditandai dengan berlakunya KUHP baru, pemahaman masyarakat mengenai klasifikasi hukum menjadi krusial.
Guru Besar UNM Sebut 2026 Sebagai Tahun Bigbang Hukum Nasional
Guru Besar Universitas Negeri Makassar, Prof. Harris Arthur Hedar, menganalogikan transformasi hukum pada tahun 2026 sebagai fenomena Big Bang sebuah ledakan besar yang merombak struktur, substansi, hingga kultur hukum nasional secara simultan.
Kanwil Kemenkum Sulteng Sebut KUHP Baru Ubah Paradigma Hukum Pidana
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy menyatakan bahwa pemberlakuan penuh KUHP nasional ini bukan sekadar pergantian teks perundang-undangan, melainkan sebuah transformasi mendasar dalam cara negara memandang hukum pidana.
Pengamat Politik: Tahun 2026 Jadi Momentum Prabowo Keluar dari Bayang-bayang Rezim Lama
Pegiat politik yang juga Eksponen Angkatan Reformasi 1998 itu menilai tahun ini harus menjadi titik balik bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan kinerja nyata, terutama dalam memperjuangkan hak-hak sipil dan demokrasi.
Pakar Hukum UI: KUHAP Berpotensi Jadi Alat Represi dan Ancam HAM
Pakar Hukum Universitas Indonesia menilai KUHAP telah melenceng dari tujuan dasar hukum, yakni melindungi masyarakat dan membatasi kesewenang-wenangan kekuasaan.
KUHP dan KUHAP Baru Menunggu Uji Materi di Mahkamah Konstitusi
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara sah mulai berlaku sejak Jumat (02/01/2026). Namun, sudah banyak gugatan yang akan melawan pemberlakuan Undang-Undang ini.
Demokrat Somasi Akun TikTok Yang Tuduh SBY Dalang Isu Ijazah Palsu Jokowi
artai Demokrat melakukan somasi terhadap akun tiktok yang menyebutkan Presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dibalik tuduhan ijazah palsu Presiden ketujuh, Joko Widodo (Jokowi).
