TAG
HAM
Pigai: Konflik Papua Butuh Keputusan Politik Nasional, Tak Bisa Lagi Parsial
Menteri HAM Natalius Pigai menilai penyelesaian konflik Papua tidak bisa lagi dilakukan secara parsial dan membutuhkan keputusan politik nasional.
Anggota DPR Marinus Gea: Sertifikasi Aktivis HAM Cacat Logika, Negara Tak Bisa Seleksi Pengkritiknya
Anggota DPR Marinus Gea menolak sertifikasi aktivis HAM karena dinilai membatasi kebebasan sipil dan berpotensi membungkam kritik terhadap pemerintah.
Mafirion Kritik Rencana Sertifikasi Aktivis HAM: Negara Tak Berhak Tentukan Status Pembela HAM!
Anggota DPR Mafirion menolak rencana sertifikasi aktivis HAM karena dinilai melanggar kebebasan sipil dan bertentangan dengan standar internasional.
Kementerian HAM Kecam Kekerasan di Daycare Yogyakarta, Minta Penegakan Hukum dan Pengawasan Diperketat
Kementerian HAM mengecam keras dugaan kekerasan anak di daycare Yogyakarta dan mendorong penegakan hukum serta penguatan pengawasan fasilitas penitipan anak.
Hidayat Nur Wahid Kecam UU Hukuman Mati Israel, Dinilai Diskriminatif terhadap Rakyat Palestina
Anggota Komisi I DPR, Hidayat Nur Wahid mengecam UU hukuman mati Israel yang dinilai diskriminatif terhadap Palestina dan melanggar HAM. Indonesia didorong aktif menekan melalui forum internasional.
KontraS Desak Pengusutan Tuntas Teror Air Keras terhadap Aktivis Andrie Yunus
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya, menuntut pengusutan tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Ditantang Debat Soal HAM oleh Guru Besar UGM, Pigai: Saya Mau Ajari Anda Sampai Paham
Polemik antara Menteri HAM Natalius Pigai dan Guru Besar UGM Zainal Arifin Mochtar memanas. Keduanya sepakat debat terbuka soal pemahaman HAM, dari pendekatan akademik hingga pengalaman hidup di wilayah konflik.
Lingkungan dan Pertambangan: Mencari Keseimbangan dalam Perspektif Filosofis, Hukum, Media, dan HAM
Analisis mendalam tentang hubungan lingkungan dan pertambangan dalam perspektif filosofis, hukum, sosial, politik, media, dan HAM. Menyoroti keadilan ekologis, intergenerational justice, serta tata kelola berkelanjutan di Indonesia.
DPD RI Dorong Penyelesaian Konflik Papua Berbasis HAM dan Dialog, Bukan Pendekatan Militeristik
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta pemerintah agar penyelesaian konflik di Papua mengedepankan penguatan hak asasi manusia (HAM) guna mewujudkan perdamaian berkelanjutan.
Pakar Hukum UI: KUHAP Berpotensi Jadi Alat Represi dan Ancam HAM
Pakar Hukum Universitas Indonesia menilai KUHAP telah melenceng dari tujuan dasar hukum, yakni melindungi masyarakat dan membatasi kesewenang-wenangan kekuasaan.
