HAM

Menteri HAM Natalius Pigai menilai penyelesaian konflik Papua tidak bisa lagi dilakukan secara parsial dan membutuhkan keputusan politik nasional.

Anggota DPR Marinus Gea menolak sertifikasi aktivis HAM karena dinilai membatasi kebebasan sipil dan berpotensi membungkam kritik terhadap pemerintah.

Anggota DPR Mafirion menolak rencana sertifikasi aktivis HAM karena dinilai melanggar kebebasan sipil dan bertentangan dengan standar internasional.

Kementerian HAM mengecam keras dugaan kekerasan anak di daycare Yogyakarta dan mendorong penegakan hukum serta penguatan pengawasan fasilitas penitipan anak.

Anggota Komisi I DPR, Hidayat Nur Wahid mengecam UU hukuman mati Israel yang dinilai diskriminatif terhadap Palestina dan melanggar HAM. Indonesia didorong aktif menekan melalui forum internasional.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya, menuntut pengusutan tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Polemik antara Menteri HAM Natalius Pigai dan Guru Besar UGM Zainal Arifin Mochtar memanas. Keduanya sepakat debat terbuka soal pemahaman HAM, dari pendekatan akademik hingga pengalaman hidup di wilayah konflik.

Analisis mendalam tentang hubungan lingkungan dan pertambangan dalam perspektif filosofis, hukum, sosial, politik, media, dan HAM. Menyoroti keadilan ekologis, intergenerational justice, serta tata kelola berkelanjutan di Indonesia.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta pemerintah agar penyelesaian konflik di Papua mengedepankan penguatan hak asasi manusia (HAM) guna mewujudkan perdamaian berkelanjutan.

Pakar Hukum Universitas Indonesia menilai KUHAP telah melenceng dari tujuan dasar hukum, yakni melindungi masyarakat dan membatasi kesewenang-wenangan kekuasaan.