Kemendagri mencatat 46 kepala daerah tingkat provinsi terseret kasus korupsi sejak 2005, terdiri atas 39 gubernur dan tujuh wakil gubernur. Wamendagri Bima Arya menyebut angka itu membuat Kemendagri kehabisan kata-kata, terutama setelah 17 kepala daerah hasil Pilkada 2024 di-OTT sejak Februari 2025.
