Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo menilai rendahnya kesejahteraan guru merupakan bentuk tidak terpenuhinya amanat konstitusi terkait pendidikan dan hak hidup layak.
DPR mendorong RUU Satu Data Indonesia untuk mengintegrasikan data pemerintah, menghapus ego sektoral, dan memperkuat dasar hukum pengelolaan data nasional.
Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengingatkan penghitungan kerugian negara dalam perkara korupsi tidak boleh menjadi alat kriminalisasi di tengah reformasi hukum nasional.
Firman Soebagyo mendukung putusan MK menghapus pensiun seumur hidup pejabat dan mengusulkan kebijakan diperluas serta anggaran dialihkan ke sektor publik.
Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menegaskan pentingnya penataran keparlemenan berkelanjutan sebagai upaya memperkuat kualitas legislasi, dengan dukungan riset Badan Keahlian DPR dan masukan akademisi.
Baleg DPR RI menyoroti masih lebarnya ketimpangan kesejahteraan guru di daerah, bahkan ada yang hanya menerima gaji Rp125 ribu per bulan, sehingga dinilai jauh dari standar kelayakan hidup.