Elpiji 3 Kg Langka, Harga Tembus Rp40 Ribu per Tabung, Warga Bone Berburu hingga Wajo

Mereka juga meminta pengawasan diperketat agar tidak terjadi penimbunan maupun penyimpangan distribusi yang menyebabkan kelangkaan di tengah masyarakat.

Pemkab Bone Langsung Gelar Rakor

Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, M.M., memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terkait kelangkaan elpiji 3 Kg termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dalam rapat itu, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi yang tepat sekaligus memastikan distribusi BBM dan LPG kembali berjalan normal.

Menurutnya, persoalan kelangkaan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha yang bergantung pada ketersediaan bahan bakar.

“Apabila memang ada indikasi praktik mafia yang menyebabkan terganggunya distribusi dan merugikan masyarakat, maka harus ditemukan dan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Distribusi elpiji dan BBM harus tepat sasaran dan tidak boleh dimanfaatkan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat,” tegas Wakil Bupati Bone.

BACA JUGA:  Nelayan Hilang di Laut Pallette, Perahu Ditemukan Terbalik

Ia menambahkan, pemerintah daerah tidak akan mentoleransi segala bentuk penyalahgunaan distribusi BBM maupun elpini yang dapat memicu keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi daerah. (kar)

Mereka juga meminta pengawasan diperketat agar tidak terjadi penimbunan maupun penyimpangan distribusi yang menyebabkan kelangkaan di tengah masyarakat.

Pemkab Bone Langsung Gelar Rakor

Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, M.M., memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terkait kelangkaan elpiji 3 Kg termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dalam rapat itu, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi yang tepat sekaligus memastikan distribusi BBM dan LPG kembali berjalan normal.

Menurutnya, persoalan kelangkaan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha yang bergantung pada ketersediaan bahan bakar.

“Apabila memang ada indikasi praktik mafia yang menyebabkan terganggunya distribusi dan merugikan masyarakat, maka harus ditemukan dan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Distribusi elpiji dan BBM harus tepat sasaran dan tidak boleh dimanfaatkan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat,” tegas Wakil Bupati Bone.

BACA JUGA:  Napak Tilas Sejarah, Wabup Bone Pimpin Ziarah Makam Raja-Raja Jelang HJB

Ia menambahkan, pemerintah daerah tidak akan mentoleransi segala bentuk penyalahgunaan distribusi BBM maupun elpini yang dapat memicu keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi daerah. (kar)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru