SulawesiPos.com – Penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai bagian dari upaya penghematan energi nasional di tengah ketidakpastian energi global dinilai belum dapat berjalan optimal di seluruh wilayah, terutama di daerah dengan keterbatasan infrastruktur digital dan geografis.
Dosen Universitas Hasanuddin sekaligus pengamat kebijakan publik, Adnan Nasution, menyoroti kesenjangan akses teknologi yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan (Sulsel).
“Masih ada daerah yang sulit mengakses internet, bahkan listrik hanya tersedia pada malam hari. Ini jelas jadi kendala besar,” ujarnya kepada wartawan SulawesiPos.com, Sabtu (4/4/2026).
Sebelumnya, ia menyebutkan bahwa WFH merupakan kebijakan tepat yang diambil pemerintah dalam menghadapi kondisi ini.
Tetapi, ia juga tidak menutup mata terkait kendala yang dihadapi saat kebijakan ini diberlakukan.
Ia menyebut bahwa wilayah pegunungan seperti Toraja dan Enrekang, serta daerah kepulauan seperti Selayar dan Pangkep, merupakan contoh kawasan yang menghadapi tantangan serius dalam implementasi WFH.
Selain keterbatasan infrastruktur, faktor kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan teknologi juga menjadi persoalan.
Menurut Adnan, sebagian masyarakat masih belum terbiasa menggunakan layanan digital, sehingga proses pelayanan publik menjadi tidak optimal.
“Masih banyak masyarakat yang gaptek, sehingga ketika layanan dialihkan ke sistem digital, mereka justru kesulitan mengaksesnya,” jelasnya.
Ia melanjutkan bahwa tanpa kesiapan infrastruktur, manfaat tersebut tidak akan dirasakan secara merata.
Adnan mengingatkan bahwa kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil dalam hal akses layanan publik.
Solusi yang Ditawarkan
Sebagai solusi, ia mendorong pemerintah untuk menyediakan pos-pos layanan khusus atau titik akses internet di daerah yang sulit dijangkau.
Dengan demikian, masyarakat tetap dapat memperoleh pelayanan meskipun sistem kerja pegawai dilakukan secara jarak jauh.
“Pemerintah harus hadir menyediakan fasilitas, supaya masyarakat tetap bisa mengakses layanan secara layak,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kebijakan yang adaptif dan tidak seragam untuk semua daerah.
Menurutnya, penerapan WFH harus mempertimbangkan kondisi lokal agar tidak menimbulkan masalah baru di tengah upaya penghematan energi.
“Kebijakan ini tidak bisa dipukul rata. Harus disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing,” pungkasnya.
