SulawesiPos.com – Andi Tenri Walinonong dikenal sebagai politisi muda asal Bone yang dalam waktu singkat menembus panggung utama politik lokal, dari putri Ulaweng yang tumbuh di lingkungan keluarga terpandang hingga menjadi Ketua DPRD Bone periode 2024-2029. Namanya makin menonjol setelah ia mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang memimpin lembaga legislatif Kabupaten Bone. Kini namanya kembali dosorot karena terjerat kasus arogansi terhadap stafnya.
Lahir di Bone pada 28 Desember 1993, Andi Tenri tumbuh di Kecamatan Ulaweng dalam keluarga yang dikenal luas di tengah masyarakat.
Ayahnya, H Andi Maddusila Takka yang juga dikenal sebagai Petta Haji Aras, disebut sebagai tokoh masyarakat di wilayah itu, sementara ibunya, Hj Andi Hermi Sanawawi, dikenal luas dalam lingkungan sosial Bone.
Masa kecilnya banyak dihabiskan di Salo Ningo, Desa Timusu, Ulaweng, sebuah lingkungan yang disebut membentuk kedekatannya dengan nilai adat, tanggung jawab, dan pengabdian.
Jejak pendidikannya dimulai dari TK Tomporeng Kesso, lalu berlanjut ke SD Inpres 5/81 Timusu, SMP Negeri 1 Ulaweng, dan SMA Negeri 1 Ulaweng.
Dari Bone, ia melanjutkan pendidikan tinggi ke Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Makassar dan meraih gelar Sarjana Hukum.
Sebelum namanya melesat di panggung politik elektoral, Andi Tenri juga dikenal sebagai direktris CV Putri Timusu, sebuah jejak yang memperlihatkan pengalamannya di luar dunia legislatif.
Dari Pendatang Baru ke Kursi Ketua DPRD
Lonjakan besar dalam karier politiknya terjadi pada Pemilu 2024 ketika ia maju sebagai calon legislatif dari Partai Gerindra di Kabupaten Bone.
Meski tergolong pendatang baru, Andi Tenri meraih 7.828 suara dan menjadi peraih suara terbanyak di internal Gerindra Bone.
Perolehan itu kemudian menjadi dasar kuat penunjukan dirinya sebagai Ketua DPRD Bone, seiring kebijakan partai yang memberi prioritas kepada kader dengan suara terbanyak.
Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra resmi menunjuk Andi Tenri Walinonong sebagai Ketua DPRD Bone, dengan surat keputusan yang diserahkan pada 28 September 2024.
Penetapan itu berlanjut pada pengucapan sumpah pimpinan DPRD Bone pada 31 Oktober 2024, yang sekaligus menandai sejarah baru karena Andi Tenri menjadi perempuan pertama yang menduduki kursi Ketua DPRD Bone.
Usianya yang masih muda saat dilantik ikut membuat namanya sering disebut sebagai salah satu figur politik muda yang cepat naik di Sulawesi Selatan.
Dalam sejumlah pemberitaan, Andi Tenri juga menekankan pentingnya ruang yang setara bagi perempuan di dunia publik dan kepemimpinan.
“Harapan untuk Hari Kartini tentunya memberikan motivasi yang besar kepada kaum perempuan untuk mewujudkan kesetaraan,” ujarnya dalam pernyataan yang dikutip KabarMakassar.
Perjalanan Andi Tenri Walinonong dari Ulaweng ke kursi Ketua DPRD Bone memperlihatkan perpaduan antara latar keluarga, pendidikan hukum, pengalaman organisasi dan usaha, serta momentum politik yang berhasil ia manfaatkan dalam waktu relatif singkat.
Deretan Kontroversi yang Membelit Andi Tenri Walinonong
Ketua DPRD Bone yang juga politisi Partai Gerindra, Andi Tenri Walinonong kembali menjadi sorotan publik setelah dilaporkan ke Polres Bone atas dugaan penganiayaan terhadap seorang staf Sekretariat DPRD, Rabu (22/7/2026).
Kasus terbaru ini menambah daftar panjang kontroversi yang melibatkan pimpinan lembaga legislatif tersebut dalam beberapa waktu terakhir.
Berikut sederet polemik yang pernah mencuat dan menjadi perhatian masyarakat:
1. Bersitegang dengan Pemkab Bone Soal Target PAD
Hubungan Ketua DPRD Bone dengan Pemerintah Kabupaten Bone sempat memanas saat pembahasan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam rapat paripurna, Ketua DPRD menolak target PAD yang diajukan pemerintah daerah.
Perdebatan berlangsung cukup alot hingga berujung pada aksi walkout Ketua DPRD dari ruang sidang.
Peristiwa itu menjadi perhatian publik karena terjadi di tengah agenda penting pembahasan kebijakan daerah.
2. Konflik dengan Sekretaris DPRD Bone
Ketua DPRD Bone juga pernah dikabarkan berselisih dengan Sekretaris DPRD Bone yang saat itu dijabat Hj. Faidah.
BACA JUGA: Efisiensi Anggaran, ASN Bone WFH di Hari Rabu
Hubungan keduanya menjadi sorotan karena memengaruhi dinamika internal di lingkungan Sekretariat DPRD.
Perselisihan tersebut sempat memunculkan berbagai tanggapan terkait komunikasi dan koordinasi antara unsur pimpinan DPRD dengan sekretariat lembaga.
3. Diterpa Mosi Tidak Percaya dari Anggota DPRD
Kontroversi berikutnya datang dari internal DPRD sendiri. Sejumlah anggota DPRD Bone melayangkan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD.
Dalam mosi tersebut, Ketua DPRD dinilai kerap mengambil keputusan secara sepihak tanpa melalui mekanisme yang semestinya.
Para anggota juga menilai tindakan tersebut telah mencederai marwah lembaga dan mengabaikan prinsip kolektif kolegial yang menjadi dasar pengambilan keputusan di DPRD.
Mosi tersebut menjadi salah satu dinamika politik paling menyita perhatian karena berasal dari sesama anggota legislatif.
4. Dilaporkan ke Polisi atas Dugaan Penganiayaan Staf
Kontroversi terbaru adalah dugaan penganiayaan terhadap seorang staf Sekretariat DPRD Bone. Tindakan itu menunjukkan sikap arogansi Andi Tenri Walinonong.
Peristiwa itu diduga dipicu persoalan sepele saat staf tersebut sedang memesan kue.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan pelapor, korban mengaku dipanggil oleh Ketua DPRD, kemudian dilempari kue, disiram air, serta dilempar botol.
Merasa menjadi korban penganiayaan, staf tersebut kemudian melaporkan kejadian itu ke Polres Bone.
Pihak kepolisian membenarkan telah menerima laporan polisi (LP) dan saat ini masih melakukan pemeriksaan awal terhadap pelapor sebagai bagian dari proses penyelidikan.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan tindakan kekerasan yang melibatkan pimpinan lembaga legislatif.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Ketua DPRD Bone terkait laporan tersebut.
Polisi juga menegaskan proses hukum akan dilakukan sesuai prosedur untuk mengungkap fakta yang sebenarnya.
