SulawesiPos.com – Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyatakan dukungannya terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat hilirisasi sumber daya alam dan mendorong transisi energi nasional.
Menurut Bambang, arah kebijakan yang disampaikan Presiden dalam pemaparan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 menegaskan upaya pemerintah untuk memperkuat kemandirian energi melalui pengembangan berbagai komoditas strategis.
“Saya pikir apa yang disampaikan oleh Presiden tadi menegaskan komitmen Indonesia di dalam melakukan hilirisasi dan di dalam itu juga terkandung bagaimana kita mendukung transisi energi. Pada saat ini kemandirian energi kita sudah teruji bahwa Indonesia sudah memulai program seperti B40 ini yang sangat positif dan membantu sekali kondisi seperti sekarang,” ujar Bambang, usai pemaparan KEM-PPFK RAPBN 2027, Rabu (20/5/2026).
Bambang mengatakan Komisi XII DPR mengapresiasi langkah pemerintah yang berencana meningkatkan program biodiesel dari B40 menuju B50 sebagai bagian dari penguatan energi berbasis sumber daya domestik.
Menurutnya, pengembangan industri berbasis sawit menjadi salah satu strategi penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor.
“Kita mendengar tadi komitmen dari Presiden bahwa terkait dengan sawit akan dikembangkan lebih dan program terdekat adalah pemerintah segera mendorong dari B40 menuju B50. Untuk itu kami tentu memberikan apresiasi dan dukungan bahwa pada saat ini memang kepentingan negara itu harus kita utamakan,” jelasnya.
Ia menilai hilirisasi tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga berpotensi meningkatkan nilai tambah ekonomi dan penerimaan negara.
“Yang jelas apa yang sudah disampaikan Presiden nanti akan kita dalami dan menurut kami ini merupakan satu kebijakan pemerintah yang akan kita dukung. Pada akhirnya hal tersebut akan mendorong kepada peningkatan penerimaan negara,” terangnya.
Hilirisasi Perkuat Posisi Indonesia di Pasar Dunia
Bambang juga mencontohkan pembangunan kilang minyak di Cilacap sebagai bagian dari hilirisasi sektor migas yang saat ini terus berjalan di sejumlah sektor strategis.
Selain itu, ia menyoroti dampak kebijakan hilirisasi terhadap posisi Indonesia di pasar komoditas global, terutama pada sektor nikel.
“Kita lihat dari beberapa kebijakan yang sudah diambil pemerintah sudah langsung mempengaruhi harga komoditas nikel sendiri. Ketika ada evaluasi terhadap RKAB, langsung melonjak harga daripada nikel. Artinya Indonesia memang pada posisi mempengaruhi pasar baik dari sisi suplai maupun dari sisi harga,” pungkas Bambang Patijaya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan pemerintah telah menerbitkan aturan mengenai tata kelola ekspor sumber daya alam yang mengatur ekspor kelapa sawit, batu bara, hingga ferro alloy melalui BUMN yang ditunjuk sebagai pengekspor tunggal.
Kebijakan tersebut disebut bertujuan meningkatkan pengawasan ekspor sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.
