SulawesiPos.com – Tensi politik di internal Partai Golkar Sulawesi Selatan semakin memanas menjelang perhelatan Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI.
Dinamika suksesi kepemimpinan partai berlambang pohon beringin ini dinilai bukan sekadar perebutan kursi ketua biasa, melainkan sebuah pertarungan sengit antara logika demokrasi lokal melawan tarikan logika oligarki pusat yang ingin tetap memegang kendali penuh pada DPD I Golkar Sulsel.
Dosen Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar, Reskiyanti Nurdin, menganalisis bahwa rentetan penundaan Musda selama ini tidak bisa hanya dipandang sebagai kegagalan teknis semata.
“Penundaan Musda tidak bisa dilihat karena adanya kegagalan teknis, tetapi strategi sadar dari DPP untuk mencegah kandidat yang independen berkuasa,” ujar Reskiyanti pada Sulawesi Pos, Selasa (7/4/2026).
Ia menilai Munafri Arifuddin atau Appi sebagai sosok yang paling terjepit dalam skema ini. Menurutnya, Appi dilihat sebagai kandidat terkuat secara riil, tapi justru karena alasan itulah ia paling mungkin dikorbankan dengan dalih musyawarah.
Sebelumnya, Appi sudah pernah mendapat dukungan dari 20 DPD II Golkar di Sulsel. Pernyataan dukungan ini disampaikan langsung ke Plt Ketua DPD I Golkar Sulsel, Muhidin M Said, di Jakarta, 12 Januari lalu. Dukungan 20 DPD II tersebut berasal dari Makassar, Takalar, Bulukumba, Bantaeng, Kepulauan Selayar, Jeneponto, Gowa, Sinjai, Maros dan Kota Palopo, Pangkep, Soppeng, Wajo, Sidrap, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu Timur, dan Luwu Utara.
Munculnya deretan kandidat alternatif seperti Ina Kartika, Supriansah, hingga Adnan Purichta Ichsan, menurut Reskiyanti, bukanlah representasi dari figur impian para kader di akar rumput.
Ia menegaskan bahwa kandidat-kandidat tersebut bukan menjadi figur impian kader, tetapi bisa menjadi alat bagi DPP untuk mempertahankan kendali.
Skenario yang paling mungkin terjadi adalah Musda baru akan digelar pada pertengahan 2026 mendatang melalui mekanisme aklamasi untuk satu calon alternatif, sementara tokoh sentral seperti Appi dan Ilham Arief Sirajuddin (IAS) kemungkinan akan ditarik ke tingkat pusat dengan pemberian kompensasi jabatan.
Namun, stabilitas ini terancam jika Appi tetap bersikeras maju bertarung dan DPP tidak berani mengambil langkah veto.
Sekretaris Prodi Ilmu Politik UIN Alauddin ini memperingatkan bahwa jika hal itu terjadi, maka Musda akan berlangsung panas dan berpotensi melahirkan dualisme kepengurusan.
Di tengah kebuntuan para raksasa politik ini, nama Rahman Pina muncul sebagai kuda hitam yang sangat potensial. Sebagai figur yang dinilai netral, aman, dan telah terbukti kapabel, Rahman Pina dapat menjadi pemenang kejutan yang sesungguhnya jika para kandidat utama menemui jalan buntu.
Peluang Rahman Pina menjadi solusi jalan tengah sangat terbuka lebar, meskipun DPP tidak serta-merta ingin ia menang secara mutlak.
Kehadiran Rahman Pina pun dipandang sebagai instrumen vital bagi pusat untuk menyeimbangkan kekuatan faksi-faksi yang bertikai di Golkar Sulawesi Selatan.
“Yang DPP inginkan adalah mencegah Appi menang dengan mudah. Dalam teori bargaining politik, memiliki kandidat alternatif yang kredibel adalah senjata untuk memaksa konsesi,” pungkas lulusan S2 Ilmu Politik Universitas Gajah Mada ini.
