SulawesiPos.com – Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai rencana pemerintah mendorong skema kerja fleksibel, termasuk satu hari work from home (WFH) per pekan, merupakan langkah rasional di tengah tekanan harga dan risiko pasokan energi global.
Kebijakan ini dinilai dapat mengurangi mobilitas komuter, menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah perkotaan, serta memberi ruang bagi pemerintah untuk menstabilkan pasokan energi dan menjaga ekspektasi publik.
Namun demikian, IESR menekankan bahwa dampak WFH terhadap konsumsi energi nasional tetap terbatas.
Konsumsi BBM di Indonesia tidak hanya berasal dari perjalanan kerja, tetapi juga sektor logistik, angkutan barang, perjalanan antarkota, hingga aktivitas industri.
“WFH 1 hari merupakan langkah darurat yang tepat untuk menahan permintaan BBM, Namun krisis ini menunjukkan bahwa Indonesia harus bergerak lebih cepat menuju sistem energi yang lebih efisien, lebih terbarukan, dan lebih tahan terhadap risiko geopolitik,” ujar CEO IESR Fabby Tumiwa, dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (3/4/2026).
Menurut IESR, kebijakan WFH sebaiknya ditempatkan sebagai instrumen sementara dalam manajemen permintaan energi, bukan solusi utama.
Penerapannya perlu dilakukan secara terukur, berbasis sektor dan wilayah, serta diprioritaskan pada pekerjaan yang dapat dilakukan secara jarak jauh tanpa mengganggu layanan publik dan produktivitas.
Dalam jangka pendek, IESR mendorong pemerintah menetapkan protokol penghematan energi nasional, termasuk pembatasan perjalanan dinas, pengurangan penggunaan kendaraan dinas, serta optimalisasi pertemuan daring.
Pemerintah juga diminta memperkuat pemantauan distribusi BBM dan memastikan pasokan bagi sektor esensial seperti pangan, kesehatan, dan transportasi umum.
Selain itu, komunikasi publik yang transparan dinilai penting untuk mencegah kepanikan pasar. Dukungan terhadap transportasi publik, termasuk melalui insentif tarif, juga menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
Ke depan, IESR menekankan pentingnya mempercepat transisi energi melalui penguatan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, serta pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM.
Momentum krisis ini, menurut mereka, harus dimanfaatkan sebagai titik balik menuju sistem energi nasional yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
IESR menilai, tanpa langkah struktural tersebut, kebijakan seperti WFH hanya akan menjadi respons jangka pendek yang tidak menyentuh akar persoalan ketahanan energi Indonesia.
