SulawesiPos.com – Anggota Badan Legislasi DPR RI, Firman Soebagyo, menyatakan dukungannya terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus kebijakan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR dan pejabat tinggi negara.
Menurutnya, keputusan tersebut menjadi langkah penting dalam mewujudkan keadilan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
“Keputusan MK ini merupakan langkah yang adil dan patut diapresiasi. Rakyat Indonesia sudah lama menuntut keadilan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara,” ujar Firman.
Firman menilai kebijakan pensiun seumur hidup selama ini tidak mencerminkan rasa keadilan, terutama jika dibandingkan dengan kondisi masyarakat.
Ia menyoroti ketimpangan antara pejabat yang hanya menjabat lima tahun namun mendapat pensiun seumur hidup, sementara banyak rakyat harus bekerja sepanjang hidup tanpa jaminan pensiun memadai.
Politisi Partai Golkar tersebut mengusulkan agar penghapusan kebijakan tidak hanya berlaku bagi anggota DPR dan pejabat tinggi negara.
Ia mendorong kebijakan serupa diterapkan pada anggota DPD, pejabat eselon tertentu, direksi dan komisaris BUMN, hingga kepala daerah.
Menurutnya, langkah ini akan menciptakan sistem yang lebih adil dan berpihak kepada kepentingan publik.
Anggaran Dialihkan untuk Sektor Prioritas
Firman juga menilai penghapusan pensiun seumur hidup dapat membuka ruang penghematan anggaran negara yang signifikan.
Ia mengusulkan agar anggaran tersebut dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok yang lebih membutuhkan, seperti guru honorer dan tenaga kesehatan.
“Mereka adalah pahlawan yang bekerja keras untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, namun sering kali belum mendapatkan penghargaan yang layak,” ujarnya.
Selain itu, Firman mendesak pemerintah agar tidak menunda pelaksanaan putusan MK.
Ia bahkan mengusulkan agar Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) jika diperlukan untuk mempercepat implementasi.
“Langkah percepatan itu penting sebagai bentuk komitmen negara dalam mewujudkan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.
