SulawesiPos.com – Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, meminta pemerintah menyusun desain kebijakan work from home (WFH) secara matang.
Hal ini merespons usulan penerapan WFH sebagai langkah penghematan BBM di tengah potensi dampak konflik Timur Tengah.
“Ketika nanti pemerintah akan menerapkan WFH, saya kira pemerintah perlu juga membuat desain WFH ini dengan jelas dan terukur,” ujarnya.
Ujang Bey mengapresiasi wacana tersebut sebagai langkah efisiensi, terlebih menjelang periode libur panjang seperti Idulfitri dan Nyepi.
Namun, ia menegaskan pentingnya perhitungan yang detail terkait potensi penghematan BBM dari kebijakan tersebut.
Menurutnya, kebijakan harus berbasis data agar dampaknya dapat diukur secara nyata.
Pelayanan Publik Tak Boleh Terganggu
Selain efisiensi, DPR juga menyoroti pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik.
Ujang Bey menegaskan bahwa penerapan WFH tidak boleh mengurangi efektivitas layanan kepada masyarakat.
Ia meminta pemerintah memastikan sistem kerja tetap berjalan optimal meski ASN bekerja dari rumah.
Lebih lanjut, ia menilai tidak semua instansi dapat menerapkan WFH.
Pemerintah perlu menentukan kementerian atau lembaga mana yang memungkinkan menjalankan kebijakan tersebut.
Dengan jumlah ASN yang besar, kebijakan ini harus diterapkan secara selektif agar tetap efektif dan efisien.
