Dalam diskusi itu, politisi senior Partai Golkar tersebut juga menekankan bahwa pemekaran provinsi pada akhirnya sangat bergantung pada keputusan politik pemerintah pusat.
Ia membandingkan proses pembentukan Provinsi Sulawesi Barat yang menurutnya lebih mengandalkan strategi politik ketimbang tekanan aksi massa.
“Saya pernah masuk dalam tim pembentukan Sulbar, apa yang bisa dipelajari dari Sulbar tentang ‘assiyasah’ di mana Sulbar itu tidak ada namanya batang-batang pohon, bakar-bakar ban,” ujarnya.
Armin juga menyinggung dinamika politik di tingkat provinsi, di mana pemekaran kerap terkendala karena tidak ada kepala daerah yang ingin kehilangan wilayah kekuasaan.
“persoalan ini memang tidak mudah, karena tidak seorang pun gubernur mau melepas status quo,” paparnya.
Meski begitu, ia menilai penandatanganan surat dukungan pemekaran justru dapat menjadi warisan politik bagi seorang gubernur.
“kan Anda tidak selamanya jadi gubernur, malah itu akan menjadi legacy Anda,” pungkasnya.
Forum diskusi tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman beserta jajaran, serta pemerhati Luwu Raya, Drs Hidayat Hafied.
