Pemekaran Luwu Raya

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman memfasilitasi pertemuan tokoh Luwu Raya dengan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda untuk membahas aspirasi pembentukan daerah otonomi baru.

Aspirasi pemekaran Luwu Raya dinilai memiliki modal sejarah dan dukungan politik, namun tetap harus melalui jalur hukum sesuai undang-undang. Isu ini dibahas dalam Diskusi Luwu Raya di Makassar.

Diskusi Luwu Raya mengungkap janji lisan Presiden Soekarno kepada Andi Djemma yang disebut sebagai akar sejarah aspirasi pemekaran Luwu Raya dan terus hidup lintas generasi.

Isu pemekaran provinsi Luwu Raya kembali mencuat beberapa hari terakhir. Akan tetapi ada beberapa syarat untuk terpenuhinya izin pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diatur oleh Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014.

Sekprov Sulsel, Jufri Rahman, menghubungi Kemendagri untuk menanyakan progres pemekaran Luwu Raya; pejabat Kemendagri memberi sinyal moratorium pemekaran daerah bisa dibuka sambil menunggu Peraturan Pemerintah terkait.

Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, menyatakan proses pemekaran Luwu Raya bergantung keputusan pemerintah pusat dan menekankan persatuan masyarakat meski wilayah terpisah secara administratif.

Wacana pemekaran Provinsi Luwu Raya kembali menguat usai demo besar dan blokade Jalan Trans Sulawesi. Pemprov Sulsel menilai potensi besar, namun terkendala syarat administratif.

Sukriansyah S. Latief menegaskan pemekaran Luwu Raya harus sesuai undang-undang. Hal ini disampaikan dalam forum diskusi yang diselenggarakan Sulawesipos.com di Makassar.

Sekda Sulsel, Jufri Rahman, menyebut pemerintah pusat mulai memberi perhatian pada wacana pemekaran Luwu Raya, dengan syarat administratif seperti pembentukan Luwu Tengah menjadi faktor utama.

Sekda Sulsel, Jufri Rahman, menekankan pemenuhan syarat administratif, termasuk pembentukan Kabupaten Luwu Tengah, sebagai faktor utama dalam wacana pemekaran Provinsi Luwu Raya.

Mantan Anggota DPRD Sulawesi Selatan Armin Mustamin Toputiri mempertanyakan keberadaan dan dasar hukum surat dukungan pemekaran Provinsi Luwu Raya yang disebut telah ditandatangani Datu Luwu dan para pejabat daerah.

Wacana pemekaran Luwu Raya kembali menguat. Pemerhati menilai Provinsi Luwu Raya merupakan warisan sejarah sejak era Kerajaan Luwu dan janji Presiden Soekarno.

Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan dan juga putra asli daerah Luwu, Armin Mustamin Toputiri memberi pandangan tentang isu pembentukan Provinsi Luwu Raya.

Diskusi publik pemekaran Luwu Raya di Makassar menyoroti besarnya potensi sumber daya alam serta tantangan pemenuhan syarat administratif pembentukan daerah otonomi baru.

Wacana pemekaran Luwu Raya kembali menguat. Forum diskusi SulawesiPos.com menyoroti warisan sejarah Luwu, peran Andi Djemma, serta perspektif akademik dan pemerintahan daerah.

Forum Diskusi Terbatas Pemekaran Luwu Raya di Makassar mengulas kondisi riil, tantangan hukum, pro kontra, serta masukan agar ekonomi kerakyatan tetap berjalan.

Redaksi SulawesiPos.com akan menggelar diskusi publik membahas pemekaran Luwu Raya dengan menghadirkan akademisi, mantan legislator, dan pejabat Pemprov Sulsel untuk mengulas aspek sejarah, potensi, dan tata kelola wilayah.

Aksi demonstrasi di Luwu Tengah menebang 15 pohon besar untuk memblokade jalur nasional, membuat arus lalu lintas lumpuh dan mengganggu mobilitas masyarakat antarkabupaten di wilayah Luwu Raya.

Arus lalu lintas di Jembatan Baliase, Kecamatan Mappadaceng, Luwu Utara, mulai berangsur normal setelah beberapa hari lumpuh akibat aksi unjuk rasa, meski kemacetan masih terjadi karena banyak kendaraan besar bergerak.

Luwu Raya, kawasan bersejarah di Sulawesi Selatan yang mencakup Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Palopo, kini kembali menjadi sorotan dengan wacana pemekaran provinsi. Temukan informasi lengkap tentang sejarah, budaya, wilayah, dan potensi penduduk.

Video dukungan perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya viral di media sosial. Anggota DPRD Luwu Utara M. Mahfud menyerahkan bantuan Rp25 juta kepada Ketua Presidium Karemuddin.

Aksi Aliansi Wija To Luwu berlanjut dengan penutupan sejumlah jalan utama di wilayah Luwu dan sekitarnya. Massa mendesak pemerintah pusat segera merealisasikan pemekaran Provinsi Luwu Raya.