Luwu Raya

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman menggelar silaturahmi bersama Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kamis (12/3/2026).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai menender pembangunan RS Regional di Kabupaten Luwu dengan anggaran Rp250 miliar, lengkap fasilitas modern dan layanan rujukan untuk Luwu Raya.

Pemprov Sulsel memproses dua paket perbaikan jalan di Luwu Raya yang mencakup tujuh ruas strategis serta akses menuju Kecamatan Seko.

Isu pemekaran provinsi Luwu Raya kembali mencuat beberapa hari terakhir. Akan tetapi ada beberapa syarat untuk terpenuhinya izin pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diatur oleh Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014.

Pembentukan Provinsi Luwu Raya tinggal selangkah lagi. Moratorium pembentukan DOB atau Daerah Otonom Baru ternyata sudah dibuka, tinggal menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto dan peraturan pemerintah.

Sekda Sulsel, Jufri Rahman, menekankan pemenuhan syarat administratif, termasuk pembentukan Kabupaten Luwu Tengah, sebagai faktor utama dalam wacana pemekaran Provinsi Luwu Raya.

Mantan Anggota DPRD Sulawesi Selatan Armin Mustamin Toputiri mempertanyakan keberadaan dan dasar hukum surat dukungan pemekaran Provinsi Luwu Raya yang disebut telah ditandatangani Datu Luwu dan para pejabat daerah.

Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan dan juga putra asli daerah Luwu, Armin Mustamin Toputiri memberi pandangan tentang isu pembentukan Provinsi Luwu Raya.

Wacana pemekaran Luwu Raya kembali menguat. Forum diskusi SulawesiPos.com menyoroti warisan sejarah Luwu, peran Andi Djemma, serta perspektif akademik dan pemerintahan daerah.

Dana alokasi pembangunan untuk beberapa kabupaten di Luwu Raya pada 2025 dari APBD dan APBN mencapai Rp 1,2 triliun.

Diskusi publik yang bertajuk Pemekaran Luwu Raya akan digelar Rabu (28/1/2026) pagi ini pukul 10.00 Wita di Ruang Redaksi SulawesiPos.com di AAS Building Lantai 4, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar.

Kemendagri melalui Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto merespons aspirasi pembentukan DOB Luwu Raya yang disampaikan DPRD, dengan membuka peluang peninjauan moratorium daerah otonom baru.

Luwu Raya, kawasan bersejarah di Sulawesi Selatan yang mencakup Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Palopo, kini kembali menjadi sorotan dengan wacana pemekaran provinsi. Temukan informasi lengkap tentang sejarah, budaya, wilayah, dan potensi penduduk.

Video dukungan perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya viral di media sosial. Anggota DPRD Luwu Utara M. Mahfud menyerahkan bantuan Rp25 juta kepada Ketua Presidium Karemuddin.

Aksi demonstrasi menuntut pemekaran Luwu Raya diwarnai pengecoran jalan dan penebangan pohon di sejumlah titik, menyebabkan akses transportasi terputus dan lalu lintas lumpuh total.

Aksi demonstrasi menuntut pemekaran Kabupaten Luwu Tengah dan pembentukan Provinsi Luwu Raya memuncak pada Jumat, 23 Januari 2026, dengan penutupan jalan di Palopo, Luwu, dan wilayah sekitarnya.

Aksi demonstrasi isu pemekaran Luwu Raya oleh IPMIL di Kantor Gubernur Sulsel berakhir ricuh. Tujuh personel Satpol PP Sulsel terluka akibat lemparan batu saat massa memaksa masuk area objek vital pemerintahan.

Bupati Luwu Utara turun langsung ke aksi di perbatasan Luwu Utara–Luwu Timur dan menyatakan dukungan terbuka terhadap pemekaran Provinsi Luwu Raya.

Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Luwu Raya (BPW KKLR) Sulawesi Selatan secara resmi memantapkan langkah untuk mendorong percepatan pembentukan Provinsi Luwu Raya.