SulawesiPos.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali mendapat perhatian setelah namanya muncul di dua hasil pengukuran berbeda terkait kinerja pejabat pemerintah.
Dalam Government Performance Assessment yang dirilis IndexPolitica Indonesia pada September 2026, Amran memperoleh skor 91.
Penilaian tersebut menempatkannya di posisi teratas dalam daftar 10 menteri yang dinilai berdasarkan capaian kinerja kementerian.
Dalam daftar lima besar, Amran berada diikuti Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani dengan skor 89, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa 87, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti 86, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin 85.
Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, nama Amran memiliki konteks tersendiri.
Ia merupakan putra Bone yang kembali dipercaya memimpin Kementerian Pertanian di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sebelumnya, Amran juga pernah menjabat Menteri Pertanian pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.
IndexPolitica Ukur Capaian, Bukan Popularitas
IndexPolitica menyebut pengukuran tersebut tidak berfokus pada popularitas atau seberapa sering seorang menteri muncul di media.
Evaluasi dilakukan dengan pendekatan Evidence-Based Government Performance Evaluation melalui metode Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA).
Ada enam aspek yang menjadi dasar penilaian, yakni policy output, policy outcome, implementation effectiveness, public and economic impact, policy innovation, serta intergovernmental coordination.
Dari seluruh indikator tersebut, policy outcome atau hasil kebijakan memiliki bobot paling besar, yakni 25 persen.
Sementara policy output dan efektivitas implementasi masing-masing berbobot 20 persen, dampak publik dan ekonomi 15 persen, serta inovasi kebijakan dan koordinasi antarpemerintah masing-masing 10 persen.
Founder sekaligus peneliti senior IndexPolitica Indonesia, Denny Charter, mengatakan pengukuran tersebut memang dibedakan dari popularitas.
“Yang kami ukur adalah kinerja, bukan popularitas. Menteri yang sering diberitakan belum tentu menteri dengan kinerja terbaik,” kata Denny dalam keterangan resmi, Selasa (8/9/2026).
Ia menambahkan bahwa popularitas dan kinerja merupakan dua hal yang berbeda.
“Popularitas adalah persepsi. Kinerja adalah delivery. Karena itu, keduanya tidak boleh dicampur dalam satu indikator.”
Kepuasan Publik Amran Capai 84,9 Persen
Nama Amran sebelumnya juga mencatat angka tinggi dalam survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis November 2025.
Dalam survei mengenai kepuasan publik terhadap sejumlah pejabat tinggi negara setelah satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, tingkat kepuasan terhadap kinerja Amran mencapai 84,9 persen.
Angka tersebut merupakan tingkat kepuasan tertinggi di antara pejabat yang diukur dalam survei tersebut.
Setelah Amran, terdapat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dengan 84,5 persen dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebesar 84,1 persen.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan tingginya tingkat kepuasan terhadap Amran berkaitan dengan pengalaman masyarakat yang bersentuhan langsung dengan sektor pertanian.
“Yang menarik, Pak Amran justru mencatat tingkat kepuasan paling tinggi di antara pejabat tinggi negara, padahal beliau tidak masuk dalam daftar 10 menteri paling populer,” ujar Burhanuddin dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/11/2025).
Poltracking Soroti Bidang yang Dinilai Perlu Reshuffle
Di sisi lain, survei Poltracking Indonesia pada Agustus 2026 memberikan gambaran berbeda mengenai persepsi publik terhadap kabinet.
Dalam survei tersebut, 51,9 persen responden menilai reshuffle kabinet diperlukan, sedangkan 27,9 persen menyatakan tidak diperlukan.
Dari kelompok responden yang menilai reshuffle diperlukan, bidang perekonomian paling banyak disebut dengan angka 30,8 persen.
Berikutnya adalah Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebesar 22 persen.
Kemudian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Pangan, yang masing-masing berada di angka 6,8 persen.
Sementara Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tercatat 4,6 persen dalam materi visual survei Poltracking yang digunakan dalam pemberitaan ini.
Lima bidang tersebut secara berurutan tercatat:
- Perekonomian: 30,8 persen
- Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: 22,0 persen
- Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: 6,8 persen
- Pangan: 6,8 persen
- Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: 4,6 persen
Tiga Pengukuran dengan Fokus Berbeda
Hasil IndexPolitica, Indikator Politik Indonesia, dan Poltracking pada dasarnya mengukur hal yang berbeda.
IndexPolitica menilai capaian kinerja kementerian berdasarkan sejumlah indikator berbasis data. Sementara Indikator Politik Indonesia mengukur tingkat kepuasan publik terhadap pejabat pemerintah.
Adapun survei Poltracking memotret pandangan masyarakat mengenai kebutuhan reshuffle dan bidang kementerian yang dianggap perlu mendapat perhatian.
Karena metode dan indikatornya berbeda, angka dari ketiga lembaga tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung.
Bagi Amran, hasil dari IndexPolitica dan Indikator Politik Indonesia menjadi bagian dari catatan mengenai bagaimana kinerja dan kiprah Kementerian Pertanian dinilai melalui pendekatan yang berbeda.
Di saat yang sama, data Poltracking menunjukkan bahwa sektor pangan tetap menjadi salah satu bidang yang masuk dalam perhatian responden ketika membahas kebutuhan evaluasi kabinet.
