SulawesiPos.com – Seruan Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) agar negara-negara Teluk membangun kemandirian pertahanan setelah perang Iran–Amerika Serikat dinilai sebagai tanda mulai runtuhnya mitos bahwa kehadiran militer Amerika Serikat selalu menjamin keamanan kawasan.
Pakar Timur Tengah dan Dosen Hubungan Internasional Universitas Brawijaya, Abdullah, S.Sos., M.Hub.Int., mengatakan hal tersebut saat dihubungi jurnalis SulawesiPos.com pada Rabu (9/9/2026).
Abdullah mengatakan, perubahan pemikiran strategis Qatar dan UEA harus dilihat dalam konteks pengalaman perang yang memperlihatkan bahwa keberadaan pangkalan, kapal perang, dan sistem pertahanan Amerika tidak dengan sendirinya membuat negara-negara Teluk terbebas dari risiko konflik.
“Perang Iran–Amerika Serikat sebenarnya sedang membongkar satu mitos lama di Teluk, bahwa semakin besar kehadiran militer Amerika, semakin aman kawasan,” kata Abdullah.
Menurutnya, ketika perang pecah, infrastruktur dan aset strategis Amerika di kawasan justru dapat memasukkan negara tempat aset tersebut berada ke dalam kalkulasi militer pihak yang berkonflik, sehingga konsep perlindungan eksternal sekaligus dapat menghasilkan kerentanan strategis baru.
Analisis Abdullah sejalan dengan pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Dr. Majed Al Ansari dan penasihat diplomatik Presiden UEA Anwar Gargash dalam Hili Forum di Abu Dhabi, 7 September 2026, yang sama-sama menegaskan bahwa kemitraan strategis dengan Washington tetap penting, tetapi tidak lagi cukup sebagai satu-satunya fondasi keamanan Teluk.
Euronews yang mempublikasikan laporan tersebut pada 8 September 2026 mencatat Al Ansari menyerukan penguatan kemampuan pertahanan negara-negara Teluk dan mengatakan bahwa ketergantungan penuh terhadap sekutu eksternal bukan lagi pilihan memadai setelah pengalaman perang mengguncang kawasan.
“Kemandirian dalam bidang keamanan adalah satu-satunya jalan ke depan,” kata Al Ansari, sembari menegaskan bahwa negara-negara Teluk masih membutuhkan mitra dan sekutu tetapi tidak dapat bergantung kepada mereka sepenuhnya.
Qatar mempunyai posisi yang sangat strategis dalam persoalan tersebut karena menjadi tuan rumah Al Udeid Air Base, pusat penting operasi militer Amerika di Timur Tengah, sementara negara itu juga merupakan salah satu pemain utama dalam perdagangan gas alam cair dunia.
Bagi Abdullah, pernyataan Qatar dan UEA karena itu lebih tepat dibaca sebagai alarm strategis daripada tanda bahwa Doha dan Abu Dhabi akan meninggalkan Amerika Serikat.
“Mereka mulai menyadari bahwa American security umbrella bukan cek kosong; Amerika akan melindungi kepentingannya sendiri terlebih dahulu, dan kepentingan negara-negara Teluk belum tentu selalu identik dengan kepentingan Washington,” ujarnya.
Dari Ketergantungan Menuju Otonomi Strategis
Perubahan tersebut mengarah pada apa yang dalam studi hubungan internasional dapat disebut sebagai strategic autonomy, yakni kemampuan sebuah negara mempertahankan kemitraan dengan kekuatan besar tetapi sekaligus memiliki kapasitas mengambil keputusan keamanan berdasarkan kepentingannya sendiri.
Dalam konteks Teluk, strategi itu tidak harus berarti menggantikan Amerika Serikat atau membentuk blok anti-Washington, melainkan memperkuat kemampuan pertahanan nasional, integrasi pertahanan udara dan rudal, keamanan maritim, intelijen, infrastruktur energi, serta mekanisme keamanan kolektif melalui Gulf Cooperation Council (GCC).
Al Ansari sendiri menekankan pentingnya memperkuat GCC dan membangun arsitektur keamanan regional yang lebih tangguh berdasarkan keamanan kolektif, diplomasi, dan keterikatan ekonomi antarnegara.
Anwar Gargash menyampaikan pandangan serupa dengan mengatakan bahwa perang telah menunjukkan mengapa negara-negara Teluk perlu berbuat lebih banyak untuk melindungi dirinya sendiri, meskipun kemitraan dengan Washington tetap penting.
“Keamanan kami adalah prioritas pertama kami, dan ketika kami sepenuhnya bergantung kepada pihak lain, kami tidak dapat selalu menganggap keamanan kami akan menjadi prioritas mereka,” kata Gargash.
Namun Abdullah menilai, persoalan keamanan Teluk tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengurangi ketergantungan terhadap Amerika karena Iran sebagai kekuatan besar di seberang Teluk juga harus mengubah cara membangun hubungan dengan negara-negara tetangganya.
Menurut Abdullah, kemampuan militer memang dapat menghasilkan daya gentar, tetapi legitimasi sebagai kekuatan regional memerlukan kemampuan memberikan rasa aman kepada negara lain, bukan semata-mata menunjukkan kapasitas melakukan serangan balasan.
“Jika Teheran ingin mengubah dirinya dari sekadar kekuatan yang mampu melakukan retaliation menjadi kekuatan regional yang legitimate, Iran harus menawarkan konsep keamanan yang membuat tetangganya merasa aman, bukan hanya membuat lawannya merasa gentar,” katanya.
Pandangan tersebut menemukan relevansinya pada pernyataan Gargash bahwa negara-negara Teluk tetap harus menemukan jalan untuk berhubungan dengan Iran karena “geografi tidak memberikan alternatif selain keterlibatan”, meskipun memulihkan kepercayaan setelah perang jauh lebih sulit dibandingkan memulihkan hubungan diplomatik yang bersifat fungsional.
“Kepercayaan adalah gunung yang harus kita daki,” kata Gargash menggambarkan beratnya rekonsiliasi Iran dengan negara-negara Arab Teluk.
Hormuz Berubah Menjadi Pusat Perebutan Daya Tawar
Ketegangan itu mencapai titik paling sensitif di Selat Hormuz karena jalur sempit antara Iran dan Semenanjung Arab tersebut merupakan salah satu koridor energi terpenting dunia.
Reuters pada 6 September 2026 melaporkan sekitar seperlima pasokan minyak dan LNG dunia melewati Hormuz, sehingga setiap gangguan serius terhadap pelayaran di kawasan tersebut dapat dengan cepat berubah dari persoalan keamanan regional menjadi guncangan ekonomi global.
Abdullah melihat Hormuz bukan hanya sebagai jalur geografis, tetapi sebagai simbol persinggungan tiga kepentingan strategis: Washington ingin mempertahankan kebebasan navigasi dan pengaruh militernya, Iran ingin mempertahankan daya tawarnya sebagai kekuatan pesisir utama, sedangkan negara-negara Arab Teluk berkepentingan memastikan ekspor energi mereka tidak tergantung pada konflik dua kekuatan tersebut.
“Hormuz akhirnya menjadi simbol perebutan pengaruh itu; siapa yang mengendalikan keamanan Hormuz memiliki pengaruh besar terhadap energi dan ekonomi dunia, tetapi Hormuz tidak boleh menjadi sandera geopolitik siapa pun,” kata Abdullah.
Risiko tersebut semakin nyata karena Reuters pada 8 September 2026 melaporkan lalu lintas komoditas melalui Hormuz menurun tajam pada awal pekan setelah Iran mengancam membalas serangan baru Amerika Serikat, dengan hanya tujuh kapal komoditas tercatat melintasi jalur tersebut pada Senin.
Ketidakpastian itu juga telah merambat ke pasar energi karena minyak mentah Brent pada 8 September bergerak sekitar US$98,63 per barel, mendekati batas psikologis US$100, di tengah kekhawatiran pasar terhadap konflik Iran–AS dan gangguan terhadap infrastruktur energi kawasan.
Dampaknya bahkan telah mencapai Asia ketika Korea Selatan mengirim tim ke UEA untuk menilai situasi keamanan Hormuz, sementara Seoul masih mempertimbangkan berbagai opsi untuk membantu menjamin kebebasan navigasi tanpa menyatakan keputusan final mengenai pengerahan militernya.
Ketergantungan global terhadap jalur tersebut menjelaskan mengapa keamanan Hormuz tidak semata-mata menyangkut Iran, Oman, Qatar, UEA, Arab Saudi atau Amerika Serikat, tetapi juga negara-negara Asia yang mengimpor energi untuk industri, pembangkit listrik, transportasi, dan kebutuhan masyarakatnya.
UEA Bangun Jalan Keluar dari “Jebakan Hormuz”
UEA telah merespons risiko itu secara konkret dengan memperbesar kapasitas pelabuhan di pantai timur serta mengembangkan jaringan pipa, kereta api dan koridor perdagangan alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap Selat Hormuz.
“Ekspor energi kami tidak akan dijadikan sandera, demikian pula perdagangan dan kegiatan ekonomi kami,” kata Gargash.
Strategi diversifikasi jalur tersebut memperlihatkan bahwa konsep keamanan modern tidak lagi hanya berkaitan dengan jumlah pesawat tempur, rudal atau kapal perang, tetapi mencakup ketahanan pelabuhan, jalur energi, logistik, rantai pasokan, komunikasi, perdagangan dan kemampuan ekonomi bertahan ketika perang terjadi.
Perkembangan terbaru bahkan memperlihatkan perusahaan energi dan pelayaran mulai menggunakan mekanisme tidak lazim untuk mempertahankan arus perdagangan, termasuk pemindahan muatan LNG Qatar dan UEA antarkapal di luar Hormuz untuk kemudian meneruskan pengiriman menuju pasar seperti India dan Jepang.
Gangguan itu mempunyai konsekuensi ekonomi yang jauh melampaui Timur Tengah karena kenaikan biaya energi dan transportasi pada akhirnya dapat masuk ke harga barang, meningkatkan inflasi, menekan daya beli masyarakat, dan memengaruhi kebijakan moneter berbagai negara.
Abdullah: Keamanan Teluk Harus Dibangun Negara-Negara Teluk
Abdullah melihat perkembangan tersebut sebagai bagian dari pertarungan yang lebih besar mengenai siapa yang berhak menentukan arsitektur keamanan Timur Tengah setelah sistem yang selama puluhan tahun sangat bergantung pada kekuatan eksternal mulai dipertanyakan.
Washington, menurut analisisnya, berkepentingan mempertahankan struktur keamanan yang menjadikan Amerika Serikat pemain utama, sementara negara-negara Teluk semakin mencari ruang untuk memperbesar otonomi strategis mereka dan Iran berupaya memastikan keamanan kawasan tidak sepenuhnya ditentukan kekuatan dari luar.
Namun membangun arsitektur baru tidak berarti mengganti dominasi satu negara dengan dominasi negara lain karena keamanan regional yang stabil membutuhkan mekanisme yang dapat diterima bersama oleh negara-negara di kedua sisi Teluk.
Karena itu, pilihan paling rasional dalam jangka panjang adalah membangun sistem yang menggabungkan kemampuan pertahanan, mekanisme pencegahan konflik, diplomasi, kebebasan navigasi, perlindungan infrastruktur energi, dan saluran komunikasi krisis agar kesalahan kalkulasi militer tidak berubah menjadi perang besar.
“Menurut saya, masa depan Teluk tidak seharusnya ditentukan oleh Washington maupun Teheran sendirian,” ujar Abdullah.
Ia menegaskan negara-negara kawasan harus berani membangun posisi strategisnya sendiri dengan menjadikan kepentingan bersama sebagai fondasi keamanan regional, bukan sekadar mengikuti kompetisi kekuatan besar.
“Negara-negara kawasan harus berani mengatakan: keamanan Teluk harus dibangun oleh negara-negara Teluk, bukan diproyeksikan dari luar kawasan,” tegas Abdullah.
Dengan demikian, seruan Qatar dan UEA dapat dibaca bukan sebagai berakhirnya aliansi Amerika di Teluk, melainkan sebagai munculnya kesadaran baru bahwa pangkalan militer dapat menghasilkan daya tangkal tetapi tidak otomatis menghasilkan perdamaian.
Kekuatan senjata tersebut dapat menciptakan ketakutan tetapi belum tentu melahirkan kepercayaan, dan keamanan jangka panjang hanya mungkin bertahan ketika negara-negara yang berbagi kawasan juga berbagi tanggung jawab untuk menjaganya. (Ali)
