“Pupuk adalah persoalan yang sangat dekat dengan petani. Ketika pupuk sulit diperoleh, biaya produksi meningkat dan produktivitas terganggu. Karena itu langkah memperbesar alokasi sekaligus memperbaiki distribusinya merupakan kebijakan yang langsung menyentuh persoalan petani,” ujar Aulia.
Menurut Aulia, keberpihakan Amran juga terlihat dari kebijakan pemerintah menjaga harga gabah. Pemerintah menetapkan HPP gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram, meningkat dari Rp6.000 per kilogram pada 2024.
Pemerintah juga mendorong Bulog dan pelaku usaha untuk menyerap gabah petani sesuai harga tersebut.
“Ini penting. Pemerintah tidak hanya mengejar produksi, tetapi juga memikirkan apa yang terjadi ketika petani selesai panen. Produksi tinggi tanpa harga yang layak justru bisa menjadi masalah bagi petani. Karena itu kebijakan HPP Rp6.500 dan penguatan penyerapan gabah menjadi bagian penting dari keberpihakan pemerintah,” tegasnya.
Aulia juga menyoroti perkembangan indikator ekonomi petani. BPS mencatat Nilai Tukar Petani nasional pada Juli 2026 mencapai 127,84, naik 0,15 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Bahkan NTP subsektor tanaman pangan naik 1,32 persen secara bulanan.
“NTP memang bukan satu-satunya ukuran kesejahteraan petani. Tetapi angka 127,84 dan kenaikan NTP tanaman pangan menunjukkan bahwa ada pergerakan positif yang patut dicermati. Artinya, kita tidak sedang berbicara hanya tentang produksi. Ada indikator ekonomi petani yang juga perlu kita lihat,” kata Aulia.
Ia menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh dilepaskan dari kerja petani di lapangan.
“Jangan sampai angka produksi 60 juta ton hanya menjadi angka di laporan pemerintah. Di balik angka itu ada jutaan petani yang bekerja sejak menyiapkan lahan, menanam, merawat sampai panen. Karena itu ketika produksi meningkat dan ketahanan pangan menguat, petani harus menjadi pihak pertama yang mendapatkan manfaatnya,” ujarnya.
Aulia juga menilai salah satu kekuatan pendekatan Amran adalah keberaniannya menghubungkan kebijakan hulu dengan persoalan hilir.
“Petani membutuhkan kepastian. Kepastian pupuk saat mulai tanam, kepastian produktivitas ketika mengelola lahan, dan kepastian pasar ketika panen. Kalau tiga hal ini berjalan, maka petani tidak hanya menjadi objek program pemerintah. Petani menjadi aktor utama dalam pembangunan pangan nasional,” katanya.
Menurutnya, arah tersebut perlu dipertahankan dan diperluas. KAMMI mendorong pemerintah tidak berhenti pada peningkatan produksi beras, tetapi juga memperkuat komoditas strategis lain seperti jagung, kedelai, hortikultura, perkebunan rakyat dan peternakan.
“Kita harus mengakui bahwa pertanian Indonesia sangat luas. Keberhasilan Amran dalam meningkatkan produksi padi harus menjadi model untuk memperkuat komoditas lainnya. Petani jagung, petani hortikultura, petani kopi, petani kakao, peternak dan pelaku pertanian lainnya juga harus mendapatkan keberpihakan yang sama,” ujar Aulia.
Sebagai Ketua Bidang LHK PP KAMMI, Aulia juga menekankan bahwa peningkatan produksi harus berjalan bersama dengan keberlanjutan lingkungan.
“Kami mendukung peningkatan produksi, tetapi produksi harus dibangun dengan cara yang berkelanjutan. Efisiensi pupuk, kesehatan tanah, ketersediaan air, perlindungan lahan produktif, mekanisasi, dan adaptasi perubahan iklim harus menjadi bagian dari agenda pertanian ke depan. Kita ingin produksi naik hari ini tanpa mengorbankan kemampuan petani berproduksi pada masa depan,” katanya.
Aulia menilai capaian Amran juga perlu dilihat dalam konteks yang lebih besar, yaitu upaya Indonesia memperkuat ketahanan pangan nasional.
