SulawesiPos.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali menempati posisi teratas sebagai menteri dengan kinerja terbaik di Kabinet Merah Putih.
Berdasarkan Government Performance Assessment IndexPolitica Indonesia yang dirilis September 2026, Amran memperoleh skor 91, mengungguli Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani dengan skor 89, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa 87, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti 86, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin 85.
Penilaian tersebut tidak didasarkan pada popularitas. IndexPolitica menggunakan pendekatan Evidence-Based Government Performance Evaluation dengan metode Multi-Criteria Decision Analysis. Data penilaian bersumber dari dokumen pemerintah dan statistik sektoral.
Ketua Umum PP KAMMI Ahmad Jundi Khalifatullah mengatakan capaian tersebut layak diapresiasi karena sejalan dengan sejumlah indikator konkret di sektor pertanian.
“Petani tahu siapa yang bekerja untuk mereka. Ketika produksi meningkat, pupuk diperkuat, dan harga gabah dijaga, petani bisa melihat langsung keberpihakan pemerintah. Karena itu kami mengapresiasi kinerja Pak Amran yang terus berada bersama petani,” ujar Jundi.
Jundi menilai penghargaan sebagai menteri dengan kinerja terbaik harus menjadi energi untuk memperkuat kebijakan yang sudah berjalan.
“Kami berharap capaian ini terus dijaga. Produksi pangan harus semakin kuat dan pada saat yang sama pendapatan petani harus semakin meningkat. Karena pada akhirnya, keberhasilan pertanian bukan hanya soal berapa banyak pangan yang diproduksi, tetapi juga seberapa besar manfaat ekonomi yang diterima petani,” katanya.
Sementara itu, Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan PP KAMMI Aulia Furqon mengatakan kinerja Amran memiliki basis capaian yang cukup jelas jika dilihat dari perkembangan produksi pangan nasional.
Ia merujuk pada data BPS yang mencatat produksi padi Indonesia pada 2025 mencapai 60,21 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Angka tersebut meningkat 7,06 juta ton atau 13,29 persen dibandingkan 2024 yang mencapai 53,14 juta ton GKG.
Produksi beras untuk konsumsi penduduk juga meningkat dari 30,62 juta ton menjadi 34,69 juta ton, atau bertambah 4,07 juta ton. Pada saat yang sama, luas panen meningkat dari 10,05 juta hektare menjadi 11,32 juta hektare.
“Ini yang harus kita lihat secara objektif. Ketika produksi padi 2025 mencapai 60,21 juta ton dan naik 13,29 persen dalam satu tahun, tentu ada kerja kebijakan yang tidak bisa diabaikan. Ada petani yang menanam, ada penyuluh yang mendampingi, ada pupuk yang harus tersedia, ada irigasi, ada lahan yang harus dioptimalkan, dan ada pemerintah yang mengorkestrasi semuanya,” kata Aulia.
Menurutnya, peningkatan produksi tersebut semakin penting karena terjadi bersamaan dengan penguatan dukungan pemerintah terhadap sarana produksi.
“Pemerintah menaikkan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton pada 2025, dari sebelumnya sekitar 4,5 juta ton. Ini kenaikan sekitar 100 persen. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar meminta petani meningkatkan produksi, tetapi juga memperkuat salah satu kebutuhan utama mereka dari sisi input,” jelasnya.
Aulia menilai reformasi tata kelola pupuk juga menjadi bagian penting dari kinerja Amran. Pemerintah menyederhanakan mekanisme distribusi agar pupuk lebih mudah diterima petani. Pada 2026, alokasi pupuk bersubsidi juga tetap berada di angka 9,55 juta ton. Hingga 25 Juni 2026, realisasi penyaluran mencapai 54,28 persen dari alokasi tersebut.
“Pupuk adalah persoalan yang sangat dekat dengan petani. Ketika pupuk sulit diperoleh, biaya produksi meningkat dan produktivitas terganggu. Karena itu langkah memperbesar alokasi sekaligus memperbaiki distribusinya merupakan kebijakan yang langsung menyentuh persoalan petani,” ujar Aulia.
Menurut Aulia, keberpihakan Amran juga terlihat dari kebijakan pemerintah menjaga harga gabah. Pemerintah menetapkan HPP gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram, meningkat dari Rp6.000 per kilogram pada 2024.
Pemerintah juga mendorong Bulog dan pelaku usaha untuk menyerap gabah petani sesuai harga tersebut.
“Ini penting. Pemerintah tidak hanya mengejar produksi, tetapi juga memikirkan apa yang terjadi ketika petani selesai panen. Produksi tinggi tanpa harga yang layak justru bisa menjadi masalah bagi petani. Karena itu kebijakan HPP Rp6.500 dan penguatan penyerapan gabah menjadi bagian penting dari keberpihakan pemerintah,” tegasnya.
Aulia juga menyoroti perkembangan indikator ekonomi petani. BPS mencatat Nilai Tukar Petani nasional pada Juli 2026 mencapai 127,84, naik 0,15 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Bahkan NTP subsektor tanaman pangan naik 1,32 persen secara bulanan.
“NTP memang bukan satu-satunya ukuran kesejahteraan petani. Tetapi angka 127,84 dan kenaikan NTP tanaman pangan menunjukkan bahwa ada pergerakan positif yang patut dicermati. Artinya, kita tidak sedang berbicara hanya tentang produksi. Ada indikator ekonomi petani yang juga perlu kita lihat,” kata Aulia.
Ia menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh dilepaskan dari kerja petani di lapangan.
“Jangan sampai angka produksi 60 juta ton hanya menjadi angka di laporan pemerintah. Di balik angka itu ada jutaan petani yang bekerja sejak menyiapkan lahan, menanam, merawat sampai panen. Karena itu ketika produksi meningkat dan ketahanan pangan menguat, petani harus menjadi pihak pertama yang mendapatkan manfaatnya,” ujarnya.
Aulia juga menilai salah satu kekuatan pendekatan Amran adalah keberaniannya menghubungkan kebijakan hulu dengan persoalan hilir.
“Petani membutuhkan kepastian. Kepastian pupuk saat mulai tanam, kepastian produktivitas ketika mengelola lahan, dan kepastian pasar ketika panen. Kalau tiga hal ini berjalan, maka petani tidak hanya menjadi objek program pemerintah. Petani menjadi aktor utama dalam pembangunan pangan nasional,” katanya.
Menurutnya, arah tersebut perlu dipertahankan dan diperluas. KAMMI mendorong pemerintah tidak berhenti pada peningkatan produksi beras, tetapi juga memperkuat komoditas strategis lain seperti jagung, kedelai, hortikultura, perkebunan rakyat dan peternakan.
“Kita harus mengakui bahwa pertanian Indonesia sangat luas. Keberhasilan Amran dalam meningkatkan produksi padi harus menjadi model untuk memperkuat komoditas lainnya. Petani jagung, petani hortikultura, petani kopi, petani kakao, peternak dan pelaku pertanian lainnya juga harus mendapatkan keberpihakan yang sama,” ujar Aulia.
Sebagai Ketua Bidang LHK PP KAMMI, Aulia juga menekankan bahwa peningkatan produksi harus berjalan bersama dengan keberlanjutan lingkungan.
“Kami mendukung peningkatan produksi, tetapi produksi harus dibangun dengan cara yang berkelanjutan. Efisiensi pupuk, kesehatan tanah, ketersediaan air, perlindungan lahan produktif, mekanisasi, dan adaptasi perubahan iklim harus menjadi bagian dari agenda pertanian ke depan. Kita ingin produksi naik hari ini tanpa mengorbankan kemampuan petani berproduksi pada masa depan,” katanya.
Aulia menilai capaian Amran juga perlu dilihat dalam konteks yang lebih besar, yaitu upaya Indonesia memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Ketika produksi padi naik 13,29 persen, pupuk bersubsidi diperkuat menjadi 9,55 juta ton, HPP gabah dijaga Rp6.500, dan indikator NTP tetap berada di atas 100, kita punya cukup alasan untuk mengatakan bahwa ada kebijakan yang bekerja. Tentu masih banyak pekerjaan rumah. Tetapi jangan sampai keberhasilan yang nyata justru ditutup oleh narasi yang tidak melihat data,” tegas Aulia.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan. Namun kritik harus berbasis data dan tidak mengabaikan capaian yang telah dirasakan petani.
“Kami terbuka terhadap evaluasi. Tetapi evaluasi harus adil. Kalau ada kekurangan, kita kritik dan perbaiki. Kalau ada capaian, kita juga harus berani mengakui. Jangan karena kepentingan politik lalu kerja keras petani dan pemerintah di lapangan diabaikan,” pungkasnya.
KAMMI menilai penghargaan IndexPolitica kepada Amran bukan sekadar pengakuan terhadap seorang menteri. Penilaian tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan yang menempatkan petani sebagai pusat pembangunan pangan.
Produksi meningkat. Pupuk diperkuat. Harga gabah dijaga. Indikator petani bergerak positif.
Bagi KAMMI, data tersebut menunjukkan bahwa Amran tidak hanya berbicara tentang petani. Ia bekerja bersama petani.
Dan petani adalah pihak yang paling tahu siapa yang benar-benar bekerja untuk mereka.
