Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot pada 19 Agustus 2026 kembali menyebut pernyataan Ben-Gvir “tidak dapat diterima dan tidak manusiawi,” sekaligus membuka kemungkinan sanksi tambahan terhadap pelaku kekerasan pemukim.
Bagi Mélenchon, tindakan tersebut belum menyentuh inti persoalan karena penghentian kekerasan memerlukan tekanan politik dan ekonomi yang lebih kuat, perlindungan nyata bagi penduduk sipil, akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, serta penegakan pertanggungjawaban melalui lembaga peradilan internasional.
“Semua ini merupakan akibat dari kepengecutan dan kehinaan; malulah para pejabat, dan hiduplah perlawanan rakyat,” seru Mélenchon pada akhir pidatonya.
Pidato itu menandai Gaza sebagai salah satu garis pemisah paling tajam menjelang Pemilihan Presiden Prancis 2027, ketika Mélenchon berusaha menempatkan LFI sebagai kekuatan yang menuntut penghentian impunitas, konsistensi hukum internasional, dan kebijakan luar negeri Prancis yang lebih mandiri dari Washington. (Ali)
