SulawesiPos.com, Makassar – Serapan APBD Kota Makassar 2026 baru mencapai 40,96 persen hingga evaluasi Kamis, 20 Agustus 2026, membuat sekitar Rp3,06 triliun dari total belanja Rp5,175 triliun masih belum terealisasi saat Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau Appi memperingatkan OPD agar tidak menunda pelaksanaan program yang seharusnya sudah bergerak di tengah tahun.
Appi menegaskan percepatan belanja daerah bukan sekadar mengejar angka administrasi, tetapi menentukan seberapa cepat program pemerintah dirasakan warga dan seberapa cepat uang beredar di tengah masyarakat.
Ia bahkan mengingatkan kepala SKPD dengan realisasi di bawah 30 persen akan dipanggil bersama timnya untuk dievaluasi langsung.
“Saya akan memanggil para kepala SKPD dengan timnya yang realisasi di bawah 30 persen. Program harus jalan cepat, harus cepat dilimpahkan ke masyarakat, harus belanja cepat ke masyarakat,” kata Appi.
Dengan total belanja APBD 2026 sebesar Rp5,175 triliun, capaian 40,96 persen berarti realisasi anggaran secara matematis baru sekitar Rp2,12 triliun.
Artinya, porsi anggaran yang belum bergerak masih berada di kisaran Rp3,06 triliun.
Besarnya sisa anggaran itu membuat tekanan ke OPD kian besar karena waktu efektif pelaksanaan program pada sisa tahun anggaran semakin pendek, terutama untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, pekerjaan fisik, serta layanan publik yang membutuhkan tahapan administrasi dan pencairan berlapis.
DPRD Sudah Lebih Dulu Menyorot Serapan Rendah
Sebelum evaluasi terbaru dari wali kota, DPRD Makassar lebih dulu menyoroti lambatnya realisasi anggaran pada triwulan II.
Ketua Komisi C DPRD Makassar Azwar Rasmin mengatakan hingga akhir Juni 2026, rata-rata serapan anggaran OPD mitra kerjanya masih berada di bawah 30 persen, padahal secara ideal pada semester pertama realisasi sudah mendekati 50 persen.
Sorotan DPRD itu menunjukkan problem serapan bukan muncul mendadak pada Agustus, melainkan sudah terbaca sejak pertengahan tahun.
Jika percepatan baru dilakukan menjelang akhir tahun, risiko penumpukan pekerjaan dan keterlambatan penyelesaian program akan semakin besar.
Dalam evaluasi pada 20 Agustus 2026, Appi juga menekankan bahwa keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang sudah dibelanjakan.
Menurut dia, setiap rupiah harus menghasilkan program, pelayanan, dan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan warga Makassar.
Pesan itu membuat OPD tidak hanya dituntut belanja cepat, tetapi juga memastikan perencanaan, pengadaan, pelaksanaan kegiatan, administrasi, dan pembayaran berjalan rapi agar realisasi keuangan sejalan dengan realisasi fisik di lapangan.
Risiko SiLPA Mengintai Jika Belanja Tak Dikebut
Lambatnya serapan anggaran juga membuka kekhawatiran munculnya kembali SiLPA besar di akhir tahun.
DPRD sebelumnya sudah mengingatkan bahwa proyek-proyek yang menyangkut kepentingan umum seperti jalan, drainase, ruang kelas, kantor kelurahan, dan infrastruktur dasar lain tidak boleh tertahan terlalu lama hanya karena kendala administrasi.
Appi pun menegaskan pola kerja OPD harus berubah jika target realisasi belanja APBD hingga akhir tahun ingin didorong ke kisaran 95 persen.
