SulawesiPos.com – Pemerintah federal Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam sejarah menanggung utang bruto lebih dari 40 triliun dolar AS setelah total kewajibannya mencapai tepat 40.047.425.768.420,22 dolar pada Selasa (18/8/2026).
Ini berdasarkan data yang diumumkan Departemen Keuangan AS di Washington pada Rabu (19/8/2026), akibat akumulasi defisit anggaran, belanja penanganan pandemi, pemotongan pajak, pembiayaan program sosial, dan meningkatnya beban bunga selama pemerintahan Donald Trump serta Joe Biden.
Tonggak bersejarah yang mencerminkan memburuknya ketidakseimbangan fiskal negara berekonomi terbesar dunia itu dilaporkan Reuters pada 19 Agustus 2026 waktu Amerika Serikat atau 20 Agustus 2026 waktu Indonesia, dengan data utama bersumber dari laporan harian Departemen Keuangan AS.
Utang tersebut terdiri atas sekitar 32,266 triliun dolar AS dalam bentuk surat berharga pemerintah yang dikuasai publik dan 7,782 triliun dolar berupa kewajiban antarlembaga pemerintah federal.
Utang bruto mencakup seluruh kewajiban pemerintah, termasuk utang yang secara internal dipegang lembaga negara, sedangkan utang yang dikuasai publik lebih sering digunakan para ekonom untuk mengukur tekanan fiskal karena benar-benar harus dibiayai melalui pasar.
Angka 40 triliun dolar AS setara dengan sekitar 40.000 miliar dolar, sehingga besarnya mendekati gabungan nilai tahunan perekonomian China, Jerman, Jepang, India, dan Inggris.
Jika dibagi secara matematis berdasarkan jumlah penduduk dan rumah tangga, beban tersebut setara sekitar 117.000 dolar AS per penduduk atau 297.000 dolar AS per rumah tangga Amerika, meskipun angka itu bukan tagihan pribadi yang harus dibayar langsung oleh setiap warga.
Amerika baru melampaui utang 39 triliun dolar pada Maret 2026, sehingga tambahan satu triliun dolar berikutnya terkumpul dalam waktu kurang dari lima bulan.
Sebagai perbandingan historis, Amerika memerlukan hampir dua abad untuk mencapai utang satu triliun dolar pada 1981, tetapi hanya membutuhkan waktu kurang dari 20 tahun untuk melipatgandakannya menjadi sekitar empat puluh kali lipat.
Berlipat Dua dalam Kurang dari Satu Dasawarsa
Beban utang Amerika kini lebih dari dua kali lipat dibandingkan 19,95 triliun dolar AS ketika Donald Trump pertama kali dilantik sebagai presiden pada Januari 2017.
Sekitar sepertiga kenaikan tersebut terjadi ketika pemerintahan Trump dan Biden melakukan pinjaman besar-besaran guna membiayai layanan kesehatan, bantuan tunai, perlindungan pekerjaan, serta penyelamatan perekonomian selama pandemi Covid-19.
Reuters menghitung utang federal bertambah sekitar 7,8 triliun dolar selama masa jabatan pertama Trump, sementara kenaikannya sejak ia kembali ke Gedung Putih pada Januari 2025 mencapai sekitar 3,8 triliun dolar.
Dengan demikian, peningkatan utang selama dua periode pemerintahan Trump sejauh ini mencapai sekitar 11,6 triliun dolar, sedangkan pada empat tahun pemerintahan Biden utang bertambah sekitar 8,4 triliun dolar.
Kenaikan pada era Biden selain berkaitan dengan pemulihan pandemi juga dipengaruhi pembiayaan infrastruktur, subsidi energi bersih, dan berbagai program sosial, sementara kebijakan Trump ditandai pemotongan pajak, belanja pandemi, pengeluaran pertahanan, serta berbagai paket kebijakan pada masa jabatan keduanya.
Komite untuk Anggaran Federal yang Bertanggung Jawab atau CRFB menilai keputusan fiskal kedua pemerintahan telah mempercepat pertumbuhan utang melampaui lintasan yang diperkirakan apabila kebijakan sebelumnya dibiarkan berjalan tanpa perubahan.
Presiden CRFB Maya MacGuineas memperingatkan bahwa utang 40 triliun dolar bukan sekadar angka pembukuan karena dampaknya mengalir ke perekonomian melalui pembayaran bunga, tekanan inflasi, menyempitnya ruang anggaran, dan berkurangnya kemampuan pemerintah menghadapi krisis baru.
Defisit pemerintah pada Juli 2026 saja mencapai 432 miliar dolar AS dan menjadi defisit bulanan terbesar keempat dalam sejarah Amerika, ketika pengeluaran untuk Jaminan Sosial serta Medicare meningkat sementara penerimaan tertentu melemah.
Defisit selama sepuluh bulan pertama tahun fiskal 2026 bahkan telah melampaui keseluruhan kekurangan anggaran tahun fiskal 2025, padahal masih tersisa dua bulan sebelum periode anggaran berakhir.
Berdasarkan proyeksi Congressional Budget Office atau CBO pada Februari 2026, defisit federal diperkirakan mencapai 1,9 triliun dolar AS pada tahun fiskal 2026, setara 5,8 persen produk domestik bruto.
CBO memperkirakan pemerintah memperoleh pendapatan sekitar 5,6 triliun dolar, tetapi harus membelanjakan sekitar 7,4 triliun dolar pada 2026, sehingga jurang antara penerimaan dan pengeluaran terus memaksa penerbitan utang baru.
Bunga Utang Menjelma Raksasa Anggaran
Masalah terbesar bukan semata-mata nilai pokok 40 triliun dolar, melainkan bunga yang harus dibayar setiap tahun dan terus meningkat ketika surat utang lama dibiayai kembali pada tingkat imbal hasil yang lebih tinggi.
Pengeluaran bersih untuk bunga diproyeksikan mencapai sekitar satu triliun dolar AS pada 2026, bahkan biaya pembayaran utang pada tahun fiskal 2025 untuk pertama kalinya melampaui anggaran Pentagon.
Dalam sepuluh bulan pertama tahun fiskal 2026, biaya bunga telah melampaui belanja Medicare dan menjadi pos pengeluaran terbesar kedua pemerintah federal setelah Jaminan Sosial.
CBO memperkirakan pembayaran bunga bersih dapat meningkat menjadi 2,1 triliun dolar pada 2036, sedangkan utang yang dikuasai publik berpotensi mencapai sekitar 120 persen produk domestik bruto.
Pembengkakan biaya tersebut dipicu oleh kombinasi bertambahnya jumlah utang, tingginya suku bunga, penuaan generasi baby boom, meningkatnya biaya kesehatan, dan penerimaan pajak yang tidak mampu mengimbangi seluruh pengeluaran federal.
Sekitar 60 persen dari anggaran tahunan Amerika yang bernilai kurang lebih tujuh triliun dolar dialokasikan untuk program wajib seperti Jaminan Sosial, Medicare, Medicaid, perawatan veteran, dan manfaat lain yang relatif sulit dipangkas dalam waktu singkat.
Pemotongan belanja diskresioner atau pengurangan pegawai federal karena itu tidak cukup menyelesaikan persoalan struktural apabila pemerintah dan Kongres tidak menyentuh program wajib, sistem perpajakan, serta biaya kesehatan yang menjadi penggerak utama anggaran jangka panjang.
Getarannya Menjalar ke Kredit Rumah hingga Pasar Dunia
Penerbitan obligasi dalam jumlah besar dapat membuat investor menuntut imbal hasil lebih tinggi, yang kemudian berpotensi menaikkan bunga hipotek, kredit kendaraan, pembiayaan perusahaan, dan biaya modal bagi kegiatan produktif.
Imbal hasil obligasi pemerintah AS berjangka 30 tahun sempat mencapai sekitar 5,34 persen pada Selasa (18/8/2026), level tertinggi dalam hampir dua dekade, ketika pasar mempertimbangkan inflasi, suplai surat utang, risiko fiskal, dan ketidakpastian geopolitik.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent kemudian mengumumkan pelipatgandaan pembelian kembali obligasi berjangka 10 hingga 30 tahun menjadi sedikitnya empat miliar dolar per operasi untuk memperkuat likuiditas dan membantu meredakan tekanan pasar.
Pembelian kembali tersebut tidak menghapus utang federal karena pemerintah hanya menata ulang komposisi kewajibannya, tetapi langkah itu memperlihatkan meningkatnya kepekaan Washington terhadap lonjakan biaya pembiayaan jangka panjang.
Pelemahan permintaan investor asing juga perlu diperhatikan karena pemodal global menguasai hampir sepertiga surat berharga pemerintah AS, sehingga perubahan kepercayaan mereka dapat memengaruhi nilai dolar, imbal hasil obligasi, harga emas, dan arus modal internasional.
Utang pemerintah yang tinggi juga dapat mendesak keluar investasi swasta karena negara dan perusahaan bersaing memperebutkan dana yang sama, sehingga biaya modal meningkat dan pertumbuhan produktivitas berpotensi melambat.
Namun, terlampauinya angka 40 triliun dolar tidak berarti Amerika langsung bangkrut karena pemerintah masih mempunyai kapasitas perpajakan yang besar, pasar obligasi yang sangat dalam, dan dolar yang berstatus mata uang cadangan utama dunia.
Risiko sebenarnya muncul apabila utang tumbuh terus-menerus lebih cepat daripada perekonomian, pembayaran bunga mengambil bagian semakin besar dari penerimaan negara, dan perselisihan politik menghambat keputusan fiskal sebelum kepercayaan investor memburuk.
Amerika pernah memiliki rasio utang sangat tinggi seusai Perang Dunia II, tetapi rasio itu kemudian turun karena pertumbuhan ekonomi yang kuat, disiplin fiskal, inflasi, dan berakhirnya kebutuhan belanja perang, sedangkan kondisi saat ini ditandai program permanen serta populasi yang menua.
Persoalan Politik yang Tak Kunjung Diselesaikan
Kelompok Republik cenderung mengusulkan pengendalian belanja dan program tunjangan, sedangkan Demokrat lebih banyak mendorong peningkatan pajak terhadap warga kaya dan perusahaan, tetapi tidak satu pun pendekatan dapat menstabilkan utang apabila dijalankan secara parsial.
Ketua Komite Anggaran DPR AS Jodey Arrington menyerukan amendemen konstitusi mengenai anggaran berimbang karena menilai utang nasional telah menggadaikan masa depan generasi mendatang untuk membayar janji belanja hari ini.
Para pengawas anggaran menegaskan bahwa solusi teknis sebenarnya telah diketahui, yakni memadukan peningkatan pendapatan, evaluasi pengeluaran, reformasi Jaminan Sosial serta layanan kesehatan, dan perlindungan investasi publik yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Pilihan tersebut tetap sulit secara politik karena kenaikan pajak tidak populer, sedangkan pemotongan Jaminan Sosial, Medicare, Medicaid, pertahanan, atau bantuan masyarakat langsung menyentuh kepentingan jutaan warga.
Karena itu, tonggak 40 triliun dolar harus dipahami bukan sebagai hari kebangkrutan Amerika, melainkan alarm ilmiah bahwa negara adidaya tersebut sedang kehilangan ruang fiskal dan menghadapi biaya yang semakin mahal untuk mempertahankan janji ekonominya.
Tanpa kesepakatan lintas partai yang menyeimbangkan penerimaan dengan pengeluaran, Amerika berisiko memasuki lingkaran utang ketika defisit melahirkan pinjaman baru, pinjaman memperbesar bunga, dan bunga kembali memperlebar defisit. (Ali)
