“Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Komnas Perempuan. Tadi malam begitu kami lihat berita, kami baru selesai sholat Isya, tiba-tiba kami cari nomor telepon beliau, langsung telepon. Ini sensitif, sensitif sekali,” kata Mentan Amran.
Ia menjelaskan persoalan yang menjadi sumber polemik bermula dari upaya pemerintah merespons keluhan peternak ayam terkait harga telur. Pemerintah kemudian mengundang peternak ayam dari seluruh Indonesia, pengusaha hingga pelaku usaha besar untuk mencari akar persoalan.
Dalam penelusuran tersebut, salah satu persoalan yang ditemukan adalah belum optimalnya penyerapan telur peternak oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di Surabaya.
“Di Surabaya, kenapa harga turun? Salah satu faktor penyebabnya adalah MBG yang SPPG ini tidak membeli telur dari peternak dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah,” ujar Mentan Amran.
Dalam konteks penanganan persoalan tersebut, muncul pembicaraan mengenai seorang pegawai yang tengah mengandung dan memiliki tugas dengan mobilitas tinggi. Mentan Amran menjelaskan tawaran agar yang bersangkutan bekerja di Kementan bukan dimaksudkan sebagai hukuman maupun diskriminasi.
“Jadi bukan dihukum. Saya dengan spontan, tolong cari yang kuat. Tapi terserah laki atau perempuan. Jadi tidak ada masalah di situ. Membuktikan bahwa saya tidak ada diskriminasi, kami mau dia di sini berkantor,” tegasnya.
Mentan Amran juga menegaskan Kementan menerapkan prinsip meritokrasi. Menurutnya, penilaian dan kesempatan kerja diberikan berdasarkan kemampuan dan kinerja, bukan berdasarkan jenis kelamin, suku, agama maupun asal daerah.
“Di pertanian meritokrasi. Kami tidak melihat siapa mereka. Dari suku mana, dari agama mana, dari mana. Gender, tidak ada. Yang penting kinerja,” ujarnya.
Menurut Mentan Amran, pertemuan dengan Komnas Perempuan justru menjadi momentum untuk mengubah polemik menjadi kolaborasi yang menghasilkan aksi nyata.
“Kita di sini ingin mencari kebaikan, kita ingin tumbuh bersama, kita ingin bangun negara ini bersama,” katanya.
Kolaborasi tersebut akan diarahkan pada berbagai program pertanian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat terdampak bencana.
“Jadi bukan lagi menjadi topik yang tadi. Langsung aksi nyata. Nanti operasionalnya bersama dengan dirjen-dirjen. Ini lengkap. Ada peternakan, ada hortikultura. KRPL kita bangun bersama,” ujarnya.
Mentan Amran menilai keterlibatan perempuan menjadi bagian penting dalam pembangunan pertanian. Menurutnya, peran perempuan sangat besar dalam rantai sektor pertanian, mulai dari produksi hingga aktivitas ekonomi keluarga.
“Perempuan sektor pertanian itu mungkin 50 persen. Jadi kita ini harus, kalau mau sukses, muliakan ibu, ibu, ibu, ibu,” katanya.
Mentan Amran menegaskan pembangunan pertanian ke depan tidak hanya mengejar swasembada pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
