Daden berharap kerja sama tersebut tidak berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
“Dan agar penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, kita bisa bersama-sama bangun,” katanya.
Menurut Daden, penyelesaian polemik melalui dialog langsung menunjukkan pentingnya komunikasi terbuka ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan isu perempuan.
Klarifikasi secara langsung, kata dia, memungkinkan persoalan dilihat berdasarkan konteks yang utuh sehingga tidak berkembang menjadi kesalahpahaman.
Daden juga mengapresiasi langkah Kementan yang dinilainya telah memberikan ruang bagi perempuan dalam pelaksanaan program maupun struktur organisasi.
“Program-program yang dijalankan atau secara manajemen di Kementan ini sudah cukup mengakomodir atau melakukan mainstreaming gender,” jelasnya.
Ia menyebut keterlibatan perempuan dalam struktur Kementan menjadi salah satu hal yang turut diapresiasi Komnas Perempuan.
“Bahkan banyak kepala-kepala bagian itu ternyata banyak dari perempuan, kami mengapresiasi atas niat tersebut,” ujarnya.
Dengan polemik yang telah dinyatakan clear, Daden berharap perhatian kedua lembaga selanjutnya dapat diarahkan pada agenda yang lebih substantif, yakni memastikan pemenuhan hak perempuan sekaligus memperkuat upaya penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.
“Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama melakukan langkah-langkah pemenuhan hak-hak perempuan di Indonesia dan agar penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia bisa kita bangun bersama,” pungkas Daden.
