SulawesiPos.com – Kementerian Pertanian menyebut jalan menuju swasembada pangan mulai dibangun dari pembenahan persoalan mendasar yang selama ini membebani petani, mulai dari distribusi pupuk bersubsidi, biaya produksi, keterbatasan air, modernisasi alat pertanian, hingga kepastian harga gabah.
Klaim itu ditegaskan dalam rilis Kementan tertanggal Minggu, 9 Agustus 2026, yang juga menyoroti Nilai Tukar Petani Juli 2026 di level 127,84 sebagai yang tertinggi dalam lebih dari tiga dekade.
Menurut Kementan, arah kebijakan pertanian di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak lagi sekadar mengejar kenaikan produksi, tetapi membangun fondasi pertanian yang dinilai lebih kuat agar produktivitas dan pendapatan petani bisa naik bersamaan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan petani tidak bisa diminta meningkatkan produksi jika negara belum menuntaskan hambatan yang mereka hadapi di lapangan.
“Petani jangan lagi dipersulit. Tugas pemerintah adalah memastikan pupuk tersedia, air ada, alat pertanian siap, dan hasil panennya memiliki harga yang menguntungkan. Kalau itu kita selesaikan, produksi akan naik dan kesejahteraan petani ikut meningkat,” ujar Mentan Amran.
Kementan menyebut pembenahan dimulai dari deregulasi besar-besaran.
Sekitar 240 regulasi yang dinilai menghambat pelayanan dipangkas, lalu diperkuat dengan 17 Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden sebagai dasar percepatan swasembada pangan.
Salah satu fokus utama diarahkan ke tata kelola pupuk bersubsidi.
Pemerintah mengklaim memangkas sekitar 145 regulasi yang sebelumnya membuat distribusi pupuk panjang dan lambat, lalu mempercepat jalur penyaluran agar pupuk bisa langsung diterima petani dengan prosedur lebih sederhana.
Kebijakan itu diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.
