SulawesiPos.com, Jakarta — Di saat krisis pupuk global menekan produksi pangan di banyak negara, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mencatat petani Indonesia justru tetap berproduksi dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu penopang cadangan beras dunia.
Penegasan ini tertuang dalam laporan resmi Food Outlook edisi Juni 2026 yang dirilis FAO di Roma pada 17 hingga 18 Juni 2026, yang sekaligus menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di Asia Tenggara dan peringkat keempat dunia.
Dalam analisisnya, FAO menilai stabilnya harga di tingkat produsen atau petani menjadi insentif utama yang mendorong petani untuk terus memprioritaskan budidaya padi, pola yang FAO catat terjadi di Indonesia bersama Republik Korea, Pakistan, dan Filipina.
Sebaliknya, sejumlah produsen utama Asia justru diproyeksikan mengalami penurunan produksi, antara lain Kamboja, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, dan Thailand.
Berdasarkan laporan FAO tersebut, produksi beras Indonesia diproyeksikan mencapai 38,5 juta ton pada periode 2025/2026 dan 38,6 juta ton pada 2026/2027.
Posisi Indonesia hanya berada di bawah India (151,9 juta ton), China (143,2 juta ton), dan Bangladesh (41,5 juta ton), serta jauh di atas seluruh negara ASEAN lainnya seperti Vietnam (28,3 juta ton), Thailand (23,3 juta ton), Myanmar (16,8 juta ton), dan Filipina (12,1 juta ton).
“FAO kembali menempatkan Indonesia sebagai negara produsen beras tertinggi di Asia Tenggara dan tertinggi keempat dunia setelah India, China, dan Bangladesh,” tegas Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman.
Yang paling menonjol, Indonesia mencatat kenaikan produksi tertinggi di antara seluruh produsen utama dunia.
Data FAO menunjukkan produksi beras Indonesia diprediksi melonjak dari 34,0 juta ton (2024/2025) menjadi 38,5 juta ton (2025/2026) atau naik 4,5 juta ton.
Angka ini jauh melampaui kenaikan India (+1,7 juta ton), Bangladesh (+1,1 juta ton), dan China (+1,0 juta ton). Dari empat produsen terbesar dunia, hanya China dan Indonesia yang tumbuh positif.
Sesuai laporan tersebut juga, FAO memproyeksikan stok akhir beras Indonesia naik dari rata-rata 5,6 juta ton menjadi 7,5 juta ton (2025/2026) dan 7,8 juta ton (2026/2027).
FAO menyebut penebalan stok Indonesia sebagai salah satu faktor yang menopang stabilitas cadangan beras dunia, yang pada akhir 2026/2027 diperkirakan mencapai 213,8 juta ton, rekor tertinggi kedua sepanjang sejarah.
Laporan FAO pelemahan produksi di sejumlah negara tersebut tidak lepas dari dua tekanan besar yang kini membayangi petani dunia, yakni anomali iklim El Nino dan krisis pupuk global.
Sejak konflik di Timur Tengah menutup Selat Hormuz pada akhir Februari 2026, jalur yang menampung hingga sepertiga perdagangan pupuk dunia, yang kemudian disusul pembatasan ekspor pupuk nitrogen oleh China, harga pupuk internasional melonjak tajam.
Lalu lintas kapal di Selat Hormuz dilaporkan anjlok lebih dari 95 persen, dan harga urea dunia melonjak 40 hingga 60 persen hanya dalam hitungan minggu.
Dampaknya nyata di lapangan, terutama di negara-negara ASEAN yang bergantung pada pupuk impor. Di Thailand, banyak petani memilih tidak menanam kembali karena biaya tak lagi tertutup hasil panen.
The Washington Post (9 Mei 2026) menurunkan kisah Saithong Jamjai, petani di Suphan Buri yang baru saja memanen padi di lahan 19 hektare miliknya, namun memutuskan tidak menanam lagi sebab lonjakan harga pupuk dan bahan bakar membuat ongkos tanam membengkak.
Ketua Asosiasi Petani Padi Thailand, Pramote Charoensilp, memperingatkan petani terjebak “krisis gunting”, yakni harga urea menembus 1.200 baht per karung sementara harga gabah hanya 5.000 hingga 6.000 baht per ton, lalu mendesak pemerintah turun tangan.
Tekanan itu memantik kritik keras oposisi di parlemen atas pesan pemerintah yang berubah-ubah soal ketersediaan pupuk, sementara lima kapal pengangkut pupuk tertahan dan stok nasional menipis hingga hanya cukup sampai sekitar April.
Kondisi serupa terjadi di Filipina. Media internasional seperti Rappler dan Taipei Times (April 2026) melaporkan petani dataran tinggi Benguet, seperti Romeo Wagayan (57 tahun), membiarkan hasil panennya membusuk di ladang karena biaya panen, pupuk, dan transportasi lebih besar daripada harga jual, sehingga mereka memutuskan tidak memanen sama sekali.
Harga urea di Filipina dilaporkan melonjak hingga sekitar Php2.100 per karung pada bulan Juni 2026 dari sebelumnya Php1.380 di bulan Januari 2026.
Gelombang desakan pun mengalir ke pemerintah, dengan kelompok tani seperti SINAG menyoroti lonjakan harga, sementara sejumlah senator menuntut anggaran tambahan hingga puluhan miliar peso untuk menyelamatkan petani dari ancaman gagal tanam.
Di tengah situasi tersebut, Indonesia justru bergerak berlawanan arah.
“Saat petani di negara tetangga menjerit, menunda tanam, bahkan menekan pemerintahnya karena pupuk langka dan mahal, harga pupuk di Indonesia justru kami turunkan 20 persen. Bukan naik, tapi turun. Dan kami pastikan pupuk mudah diakses petani, tepat waktu, tepat jumlah, sampai ke desa,” tegas Mentan Amran.
Penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi sebesar 20 persen telah berlaku sejak 22 Oktober 2025, yang pertama sepanjang sejarah Republik Indonesia, mencakup seluruh jenis pupuk bersubsidi.
Harga urea, misalnya, turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, dan NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram.
Kebijakan ini ditempuh tanpa menambah beban subsidi APBN, melainkan melalui efisiensi industri dan perbaikan tata kelola distribusi, sekaligus menambah volume pupuk subsidi hingga 700 ribu ton agar akses petani semakin luas.
“Inilah wujud nyata keberpihakan negara kepada petani. Ketika petani di banyak negara menjerit karena pupuk langka dan mahal, petani Indonesia justru menikmati pupuk yang lebih murah dan lebih mudah didapat. Itulah salah satu kunci mengapa, di tengah El Nino dan gejolak global, produksi kita justru naik paling tinggi di dunia,” ujar Amran.
“Pengakuan dari lembaga internasional ini adalah pengakuan atas kerja keras seluruh petani Indonesia. Inilah bukti keberhasilan program peningkatan produksi pangan yang kita jalankan bersama,” pungkas Mentan Amran.
