SulawesiPos.com – TNI Angkatan Darat menegaskan tetap menghormati kebebasan berekspresi dan kebebasan berkarya dalam iklim demokrasi, termasuk terkait pemutaran film dokumenter Pesta Babi yang diproduksi oleh Dandhy Laksono.
Meski demikian, TNI AD mengingatkan bahwa setiap karya informasi juga memiliki tanggung jawab moral agar tidak menimbulkan stigma maupun distorsi terhadap institusi negara.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Donny Pramono, menilai kebebasan berekspresi perlu diiringi dengan penyampaian informasi yang akurat.
“Kami menghormati kebebasan berekspresi dan kebebasan berkarya dalam demokrasi, tetapi setiap produk informasi juga memiliki tanggung jawab moral. Hal ini agar tidak membangun stigma kebencian ataupun distorsi terhadap institusi negara,” ujar Donny Pramono.
TNI AD Sebut Ada Narasi yang Tidak Sesuai Fakta
Menurut Donny, terdapat sejumlah narasi dalam film yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ia secara khusus menyoroti pernyataan seorang kepala suku Papua bernama Manu yang juga tampil dalam film dokumenter tersebut.
“Banyak narasi kebohongan yang disampaikan,” sambung Donny.
Donny menyebut Manu sebelumnya pernah tampil dalam sebuah podcast bersama influencer Bobon Santoso dan memberikan pernyataan berbeda terkait keberadaan TNI di Papua.
Menurutnya, dalam podcast tersebut Manu justru menyampaikan pandangan positif terhadap kehadiran prajurit TNI yang bertugas di wilayah tersebut.
“Dalam podcast tersebut kepala suku menyatakan bahwa TNI betul-betul untuk masyarakat saat bertugas di sana,” tandasnya.
Sementara itu, film dokumenter Pesta Babi terus mendapat perhatian publik dan telah ditonton ratusan ribu orang di berbagai daerah di Indonesia maupun luar negeri.
Film tersebut juga mendapat respons dari Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yang mengaku telah menyaksikan dokumenter tersebut.
Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, bahkan menyampaikan apresiasi kepada tim pembuat film.
TPNPB-OPM Apresiasi Dokumenter Pesta Babi
Menurut Sebby, dokumenter tersebut menggambarkan berbagai persoalan yang terjadi di Papua, termasuk isu kerusakan lingkungan, pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN), serta dampak sosial yang dirasakan masyarakat adat.
“Film dokumenter ini menampilkan bagaimana hutan-hutan di Papua dirusak atas nama Program Strategis Nasional, hak masyarakat adat dirampas demi kepentingan elit pusat, serta tekanan mental yang dialami warga,” ujar Sebby.
Ia menilai film tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi yang dihadapi sebagian masyarakat Papua dan layak mendapat perhatian publik yang lebih luas.
