Ketegangan Energi Global Belum Mereda, Tiongkok Tolak Sanksi AS atas Minyak Iran

SulawesiPos.com – Pemerintah Tiongkok menunjukkan sikap keras terhadap kebijakan Amerika Serikat yang menjatuhkan sanksi kepada sejumlah kilang minyaknya.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis Sabtu (2/5/2026), Kementerian Perdagangan Tiongkok menegaskan bahwa sanksi tersebut tidak akan diakui maupun dipatuhi.

Beijing bahkan mengeluarkan perintah hukum untuk melindungi lima kilang domestik dari dampak kebijakan tersebut.

Tiongkok menilai langkah Washington bertentangan dengan hukum internasional serta melanggar prinsip dasar hubungan antarnegara.

Dalam pernyataannya, pemerintah Tiongkok menegaskan bahwa sanksi itu secara tidak sah menghambat perusahaan mereka dalam menjalankan aktivitas perdagangan normal dengan negara lain.

Selama ini, Tiongkok menjadi salah satu pembeli utama minyak Iran, terutama melalui kilang independen atau teapot refineries.

Kilang-kilang ini sangat bergantung pada pasokan minyak mentah dari Iran untuk menjaga operasionalnya.

Sanksi dari Amerika Serikat sendiri merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menekan pendapatan energi Teheran.

Pada masa pemerintahan Donald Trump, Washington telah lebih dulu menjatuhkan sanksi terhadap beberapa kilang Tiongkok.

BACA JUGA: 
Iran Sudah Perkaya Uranium Hingga 60 Persen, IAEA: Belum Ada Bukti Kembangkan Senjata Nuklir

Langkah terbaru terjadi pada April, ketika AS menargetkan kilang Hengli Petrochemical di Dalian karena membeli minyak Iran dalam jumlah besar.

Ketegangan Meluas ke Jalur Perdagangan

Konflik tidak hanya terjadi di sektor ekonomi, tetapi juga merambah ke aspek keamanan.

Angkatan Laut Amerika Serikat dilaporkan meningkatkan tekanan terhadap kapal dagang Iran di kawasan Laut Oman dan Teluk Persia sebagai bagian dari kebijakan pembatasan akses pelabuhan.

Iran merespons dengan keras dan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk pembajakan.

Teheran juga memperingatkan bahwa jika keamanan pelabuhannya terganggu, maka stabilitas kawasan akan ikut terancam.

Sebagai langkah balasan, Iran menutup Selat Hormuz bagi kapal yang tidak mendapat izin resmi.

Kebijakan ini langsung memicu kekhawatiran internasional, mengingat selat tersebut merupakan jalur utama distribusi minyak dunia.

Penutupan ini berpotensi mengganggu pasokan energi global dan memperburuk ketegangan geopolitik yang sudah meningkat antara negara-negara besar.

SulawesiPos.com – Pemerintah Tiongkok menunjukkan sikap keras terhadap kebijakan Amerika Serikat yang menjatuhkan sanksi kepada sejumlah kilang minyaknya.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis Sabtu (2/5/2026), Kementerian Perdagangan Tiongkok menegaskan bahwa sanksi tersebut tidak akan diakui maupun dipatuhi.

Beijing bahkan mengeluarkan perintah hukum untuk melindungi lima kilang domestik dari dampak kebijakan tersebut.

Tiongkok menilai langkah Washington bertentangan dengan hukum internasional serta melanggar prinsip dasar hubungan antarnegara.

Dalam pernyataannya, pemerintah Tiongkok menegaskan bahwa sanksi itu secara tidak sah menghambat perusahaan mereka dalam menjalankan aktivitas perdagangan normal dengan negara lain.

Selama ini, Tiongkok menjadi salah satu pembeli utama minyak Iran, terutama melalui kilang independen atau teapot refineries.

Kilang-kilang ini sangat bergantung pada pasokan minyak mentah dari Iran untuk menjaga operasionalnya.

Sanksi dari Amerika Serikat sendiri merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menekan pendapatan energi Teheran.

Pada masa pemerintahan Donald Trump, Washington telah lebih dulu menjatuhkan sanksi terhadap beberapa kilang Tiongkok.

BACA JUGA: 
MUI Desak Indonesia Keluar dari Board of Peace Usai Serangan Israel-AS ke Iran

Langkah terbaru terjadi pada April, ketika AS menargetkan kilang Hengli Petrochemical di Dalian karena membeli minyak Iran dalam jumlah besar.

Ketegangan Meluas ke Jalur Perdagangan

Konflik tidak hanya terjadi di sektor ekonomi, tetapi juga merambah ke aspek keamanan.

Angkatan Laut Amerika Serikat dilaporkan meningkatkan tekanan terhadap kapal dagang Iran di kawasan Laut Oman dan Teluk Persia sebagai bagian dari kebijakan pembatasan akses pelabuhan.

Iran merespons dengan keras dan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk pembajakan.

Teheran juga memperingatkan bahwa jika keamanan pelabuhannya terganggu, maka stabilitas kawasan akan ikut terancam.

Sebagai langkah balasan, Iran menutup Selat Hormuz bagi kapal yang tidak mendapat izin resmi.

Kebijakan ini langsung memicu kekhawatiran internasional, mengingat selat tersebut merupakan jalur utama distribusi minyak dunia.

Penutupan ini berpotensi mengganggu pasokan energi global dan memperburuk ketegangan geopolitik yang sudah meningkat antara negara-negara besar.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru