SulawesiPos.com, Manado — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program pembibitan kelapa di Manado, Sulawesi Utara, dan meminta pengawasan terhadap setiap penyimpangan agar pelaksanaannya sesuai ketentuan.
Temuan tersebut diperoleh melalui inspeksi langsung di Desa Bengkol, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Jumat (1/5).
Dalam peninjauan, Mentan Amran menemukan sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera diperbaiki, mulai dari kualitas bibit hingga ketidaksesuaian data antara laporan dan kondisi riil, serta pengelolaan kebun yang belum optimal.
“Ada bibit kecil yang tidak layak. Itu dari bibitnya saja. Benihnya saja sudah tidak layak. Kami suruh ganti,” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya perbedaan signifikan antara laporan administratif dan temuan aktual.
“Laporannya 48 ribu. Kami temukan ternyata hanya kurang lebih 17 ribu. Ini harus ditambah,” tegasnya.
Temuan tersebut diperkuat dengan kondisi pemeliharaan yang tidak sesuai standar, yang berpotensi mempengaruhi keberhasilan program.
Atas temuan tersebut, Mentan Amran meminta agar dilakukan pemeriksaan secara terbuka oleh aparat penegak hukum.
“Kami minta kepada reskrim, polres. Ini diperiksa. Kita harus berani membuka diri,” katanya.
Ia menegaskan bahwa langkah perbaikan harus dilakukan secara transparan dan terbuka.
“Kita harus buka diri. Jangan kita lagi mau pencitraan itu perintah Bapak Presiden. Apa adanya. Apa yang terjadi di lapangan kita perbaiki,” ujarnya.
Mentan Amran juga menegaskan komitmennya dalam menindak tegas setiap bentuk penyimpangan serta memastikan pengawasan akan terus diperkuat.
“Kalau ada yang menyimpang, bawa ke saya. Aku pecat. Bukan aku mutasi. Bukan peringatan. Tapi saya pecat,” tegasnya.
Lebih lanjut Ia menjelaskan bahwa program pembibitan merupakan bagian dari agenda nasional yang harus dikawal secara serius di seluruh wilayah Indonesia.
“Sidak di lapangan haru ini atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami bukan cari kesalahan. Ingin membenarkan yang salah,” ujarnya.
“Bapak Presiden perintahkan kami menanam kelapa, tebu, pala, lada, kakao, kopi, mete seluruh Indonesia 870 ribu hektare. Kurang lebih 1 juta hektare. Ini kita harus kawal,” lanjutnya.
Program ini memiliki skala besar dan dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja nasional hingga sekitar 3 juta orang.
“Kalau 4 saja orang bekerja di dalamnya, 4 saja itu berarti 3 juta orang bekerja. Nah ini kita harus kekawal bersama,” katanya.
Ia menegaskan bahwa untuk mendukung pelaksanaan program, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp9,95 triliun yang difokuskan pada penyediaan bibit unggul secara gratis bagi masyarakat.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat realisasi tanam sekaligus memastikan petani mendapatkan akses terhadap input produksi berkualitas.
“Nah ini kita harus kekawal bersama. Anggarannya 9,95 triliun atau 10 triliun. Khusus pembibitan dan gratis untuk rakyat Indonesia,” tegasnya.
Mentan Amran memastikan bahwa program pembibitan tetap akan dilanjutkan dan diperkuat melalui dukungan pemerintah daerah.
“Kami silakan minta lagi. Tadi minta jagung 15 ribu hektare. Aku kasih. Langsung setuju,” ungkapnya.
Menurutnya, keberhasilan program pertanian tidak dapat dicapai tanpa kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Sukses itu tidak bisa berdiri sendiri. Ini hasil kerja kita semua, bukan saya,” katanya.
Di akhir, Mentan Mentan mengingatkan seluruh mitra dan pelaku usaha untuk bekerja secara profesional dan tidak menyalahgunakan anggaran negara.
“Tolong bekerja dengan benar. Tidak ada setor fee. Kalau aku dapatkan, Anda saya blacklist dan Anda saya pidanakan termasuk pegawai saya,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa program pembibitan merupakan amanah untuk masyarakat.
“Ini program untuk rakyat. Tidak boleh kita permaikan,” pungkasnya.
Melalui penguatan program dan pengawasan langsung di lapangan, Mentan Amran optimistis pengembangan komoditas perkebunan mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat Indonesia.
