Sesali Pernyataan Feri Amsari, Putra Ketum MUI : Cara Berpikir Keliru Abaikan Realitas Peningkatan Produksi

SulawesiPos.com — Muhammad Farid Muttaqin Iskandar, Bidang Potren MUI yang juga merupakan putra Ketua Umum MUI, menilai pernyataan Feri Amsari terkait swasembada pangan menunjukkan kekeliruan mendasar dalam cara memahami sektor pertanian.

Farid mencontohkan secara konkret bagaimana peningkatan produksi pangan justru terjadi di lapangan melalui berbagai intervensi pemerintah.

Ia menjelaskan, ukuran swasembada tidak bisa dilihat semata dari luas lahan, melainkan dari total produksi yang dihasilkan.

“Misalnya saya punya sawah satu hektare, sebelumnya hanya menghasilkan sekitar 5 ton. Tapi ketika ada perbaikan pengairan, saya bisa tanam dua sampai tiga kali dalam setahun. Artinya produksi saya bukan lagi 5 ton, tapi bisa 10 sampai 15 ton dalam setahun,” ujar Farid.

Ia menambahkan, dukungan alat mesin pertanian modern juga memberikan dampak signifikan terhadap hasil panen petani.

“Kalau saya dapat bantuan combine, panen jadi lebih cepat dan kehilangan hasil bisa ditekan. Gabah tidak banyak yang jatuh atau terbuang. Hasil yang saya dapat otomatis lebih besar,” lanjutnya.

BACA JUGA: 
Gabah Sidrap Tembus 565 Ribu Ton, Target 1 Juta Ton pada 2026

Selain itu, penggunaan benih unggul serta kemudahan akses pupuk turut meningkatkan produktivitas per hektare.

“Dengan bibit yang lebih baik, yang sebelumnya hanya 5 ton per hektare bisa meningkat jadi 5,5 ton atau lebih. Ditambah pupuk yang sekarang tidak lagi sulit didapat, tentu ini sangat membantu petani meningkatkan hasil,” jelas Farid.

Menurutnya, seluruh faktor tersebut merupakan realitas yang tidak bisa diabaikan dalam menilai capaian swasembada pangan nasional.

Ia pun menyayangkan pendekatan yang digunakan Feri Amsari yang dinilai hanya berfokus pada isu penyusutan lahan, tanpa melihat adanya faktor pendongkrak produksi dari sisi teknologi dan intervensi kebijakan.

“Kalau hanya melihat luas sawah yang katanya berkurang, tapi tidak melihat peningkatan produktivitas dari intervensi pemerintah, itu jelas cara berpikir yang tidak utuh,” tegasnya.

Lebih jauh, Farid menilai bahwa kesalahan dalam cara membaca persoalan ini berpotensi menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan publik.

“Kalau cara berpikirnya sudah keliru sejak awal, maka kesimpulan yang diambil juga pasti salah. Ini yang berbahaya, karena bisa membentuk persepsi publik yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan,” ujarnya.

BACA JUGA: 
Pengamat: Inflasi Ramadan 2026 Melambat ke 0,68 Persen, Didukung Harga dan Pasokan Pangan Yang Terkendali

Ia menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan hasil dari berbagai upaya terintegrasi, mulai dari perbaikan irigasi, mekanisasi pertanian, penggunaan benih unggul, hingga dukungan distribusi pupuk.

Karena itu, Farid mengingatkan agar kritik terhadap isu strategis nasional disampaikan secara utuh dan berbasis data, bukan dengan pendekatan parsial yang justru berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap capaian negara.

“Pangan itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Tidak bisa dibahas dengan cara berpikir yang sempit dan tanpa pijakan data yang jelas,” pungkasnya.

SulawesiPos.com — Muhammad Farid Muttaqin Iskandar, Bidang Potren MUI yang juga merupakan putra Ketua Umum MUI, menilai pernyataan Feri Amsari terkait swasembada pangan menunjukkan kekeliruan mendasar dalam cara memahami sektor pertanian.

Farid mencontohkan secara konkret bagaimana peningkatan produksi pangan justru terjadi di lapangan melalui berbagai intervensi pemerintah.

Ia menjelaskan, ukuran swasembada tidak bisa dilihat semata dari luas lahan, melainkan dari total produksi yang dihasilkan.

“Misalnya saya punya sawah satu hektare, sebelumnya hanya menghasilkan sekitar 5 ton. Tapi ketika ada perbaikan pengairan, saya bisa tanam dua sampai tiga kali dalam setahun. Artinya produksi saya bukan lagi 5 ton, tapi bisa 10 sampai 15 ton dalam setahun,” ujar Farid.

Ia menambahkan, dukungan alat mesin pertanian modern juga memberikan dampak signifikan terhadap hasil panen petani.

“Kalau saya dapat bantuan combine, panen jadi lebih cepat dan kehilangan hasil bisa ditekan. Gabah tidak banyak yang jatuh atau terbuang. Hasil yang saya dapat otomatis lebih besar,” lanjutnya.

BACA JUGA: 
MUI Kritisi Pasal Perkawinan di KUHP Baru, Ingatkan Batasan Poligami dan Nikah Siri dalam Hukum Islam

Selain itu, penggunaan benih unggul serta kemudahan akses pupuk turut meningkatkan produktivitas per hektare.

“Dengan bibit yang lebih baik, yang sebelumnya hanya 5 ton per hektare bisa meningkat jadi 5,5 ton atau lebih. Ditambah pupuk yang sekarang tidak lagi sulit didapat, tentu ini sangat membantu petani meningkatkan hasil,” jelas Farid.

Menurutnya, seluruh faktor tersebut merupakan realitas yang tidak bisa diabaikan dalam menilai capaian swasembada pangan nasional.

Ia pun menyayangkan pendekatan yang digunakan Feri Amsari yang dinilai hanya berfokus pada isu penyusutan lahan, tanpa melihat adanya faktor pendongkrak produksi dari sisi teknologi dan intervensi kebijakan.

“Kalau hanya melihat luas sawah yang katanya berkurang, tapi tidak melihat peningkatan produktivitas dari intervensi pemerintah, itu jelas cara berpikir yang tidak utuh,” tegasnya.

Lebih jauh, Farid menilai bahwa kesalahan dalam cara membaca persoalan ini berpotensi menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan publik.

“Kalau cara berpikirnya sudah keliru sejak awal, maka kesimpulan yang diambil juga pasti salah. Ini yang berbahaya, karena bisa membentuk persepsi publik yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan,” ujarnya.

BACA JUGA: 
Presiden Prabowo Beri Hormat kepada Mentan Amran dan Petani: Swasembada Pangan Tercepat dalam Sejarah Indonesia  

Ia menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan hasil dari berbagai upaya terintegrasi, mulai dari perbaikan irigasi, mekanisasi pertanian, penggunaan benih unggul, hingga dukungan distribusi pupuk.

Karena itu, Farid mengingatkan agar kritik terhadap isu strategis nasional disampaikan secara utuh dan berbasis data, bukan dengan pendekatan parsial yang justru berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap capaian negara.

“Pangan itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Tidak bisa dibahas dengan cara berpikir yang sempit dan tanpa pijakan data yang jelas,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru