SulawesiPos.com – Di zaman media sosial, pidato presiden tidak lagi berhenti di podium. Ia berkelana ke layar-layar kecil di tangan warga: Facebook, Instagram, TikTok.
Potongan video berdurasi beberapa detik diputar ulang ribuan kali. Kalimat-kalimat yang sebelumnya lahir dari ruang resmi negara kini hidup di ruang komentar—tempat rakyat merespons dengan bahasa mereka sendiri: spontan, tajam, kadang jenaka, kadang juga sinis.
Saya termasuk salah satu warganet yang hampir setiap hari melihat potongan-potongan pidato Presiden Prabowo di berbagai platform itu.
Biasanya saya menonton sampai selesai. Lalu saya turun ke bagian komentar, membaca satu per satu respons publik.
Pengalaman yang hampir selalu berulang adalah ini: dari seratusan komentar, sekitar sembilan puluh di antaranya bernada negatif—tidak percaya, meragukan, bahkan mengejek.
Kadang saya ikut berkomentar. Terutama ketika isi pidato terasa sangat jauh dari kenyataan yang terlihat di sekitar kita.
Ketika sebuah program dinyatakan berhasil sementara banyak orang belum merasakan manfaatnya. Ketika angka-angka disampaikan dengan penuh keyakinan, tetapi pengalaman masyarakat menunjukkan cerita yang berbeda.
Di titik itulah muncul sebuah pertanyaan yang terus mengusik: mengapa komunikasi seorang presiden bisa terasa begitu jauh dari realitas yang dialami rakyatnya?
Ilmu komunikasi politik sebenarnya sudah lama membahas fenomena seperti ini. Walter Lippmann, dalam bukunya Public Opinion (1922), menjelaskan bahwa manusia tidak hidup langsung di dalam realitas, melainkan di dalam “gambar tentang realitas” yang terbentuk di dalam pikiran mereka.
Pemerintah berusaha membentuk gambaran itu melalui pidato, data statistik, dan narasi kebijakan. Namun, masyarakat memiliki pengalaman hidup yang tidak bisa digantikan oleh narasi mana pun.
Mereka melihat harga kebutuhan sehari-hari di pasar. Mereka menyaksikan teman yang masih mencari pekerjaan. Mereka merasakan langsung beratnya biaya pendidikan dan kesehatan.
Ketika narasi resmi bertabrakan dengan pengalaman hidup sehari-hari, publik cenderung mempercayai apa yang mereka alami sendiri.
Di situlah jarak mulai terbentuk: jarak antara bahasa kekuasaan dan pengalaman masyarakat.
Media sosial memperbesar jarak itu dengan cara yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah politik.
Dulu pidato presiden hanya didengar lewat televisi atau koran. Hari ini, setiap kalimat langsung diadili oleh ribuan bahkan jutaan orang dalam hitungan menit.
Pakar komunikasi politik Pippa Norris menyebut fenomena ini sebagai erosi kepercayaan politik. Media sosial mempercepat proses tersebut karena tiga hal.
Pertama, emosi menyebar lebih cepat daripada penjelasan rasional. Komentar yang bernada marah atau sinis lebih mudah menarik perhatian.
Kedua, muncul ruang gema digital—echo chamber—di mana orang-orang dengan pandangan serupa saling menguatkan pendapat mereka.
Ketiga, budaya satire dan ironi menjadi bentuk ekspresi politik yang populer di dunia digital.
Dalam ruang seperti itu, pidato yang sangat optimistis sering diperlakukan bukan sebagai harapan, melainkan sebagai bahan olok-olok.
Namun, persoalan komunikasi politik tidak hanya terjadi di ruang publik. Ia juga lahir dari dalam lingkaran kekuasaan itu sendiri.
Dalam studi kepemimpinan politik dikenal istilah information bubble—gelembung informasi yang mengelilingi seorang pemimpin.
Irving Janis menyebutnya sebagai groupthink: kondisi ketika para penasihat cenderung menyampaikan laporan yang menyenangkan didengar, bukan yang paling jujur.
Birokrasi memiliki kecenderungan alami untuk melaporkan keberhasilan. Program yang berjalan biasa-biasa saja dapat dipresentasikan seolah sebuah terobosan besar.
Presiden Prabowo: Tim Pertanian Contoh Kerja Pemerintah yang Berprestasi dan Membanggakan
Masalah yang belum selesai sering dibungkus dengan bahasa statistik yang terdengar meyakinkan.
Jika sistem informasi seperti ini berlangsung lama, seorang presiden bisa saja berbicara dengan keyakinan penuh tentang keberhasilan yang sebenarnya belum dirasakan oleh masyarakat luas.
Sejarawan Barbara Tuchman pernah menulis bahwa banyak kegagalan pemerintah tidak lahir dari kebodohan pemimpin, melainkan dari lingkaran informasi yang tidak sehat di sekelilingnya.
Persoalan lain terletak pada cara bahasa politik digunakan. Ahli linguistik politik George Lakoff menjelaskan bahwa politik selalu bekerja melalui framing—cara suatu kenyataan dibingkai oleh kata-kata.
Sebuah program bisa disebut “berjalan”, “cukup berhasil”, atau “sukses besar”. Ketiga kalimat itu merujuk pada kenyataan yang sama, tetapi menghasilkan kesan yang berbeda.
Ketika pemerintah menggunakan bahasa kemenangan sementara masyarakat masih merasakan kesulitan, publik mudah melihatnya sebagai bentuk propaganda.
Sejarah politik mengenal istilah credibility gap—kesenjangan antara klaim pemerintah dan keyakinan publik.
Istilah ini menjadi terkenal pada masa Perang Vietnam, ketika pemerintah Amerika terus menyampaikan optimisme tentang kemenangan sementara masyarakat menyaksikan berita yang menunjukkan keadaan sebaliknya.
Ketika kesenjangan itu membesar, kepercayaan publik perlahan terkikis.
Dalam teori kepemimpinan yang dikemukakan James McGregor Burns, pemimpin sering bergerak di antara dua kutub komunikasi: retorika visi dan bahasa realitas.
Retorika visi diperlukan untuk membangun harapan dan arah masa depan. Namun, bahasa realitas dibutuhkan agar masyarakat merasa pengalaman mereka diakui.
Jika komunikasi politik terlalu dipenuhi perayaan keberhasilan, sementara rakyat sedang bergulat dengan kesulitan hidup, pidato yang dimaksudkan untuk memberi harapan justru dapat terdengar seperti penyangkalan terhadap kenyataan.
Masyarakat tidak selalu menuntut kesempurnaan dari pemimpinnya. Mereka lebih menghargai kejujuran tentang masalah yang masih ada.
Karena itu, perbaikan komunikasi politik tidak harus dimulai dengan pidato yang lebih panjang atau lebih sering. Ia bisa dimulai dari langkah yang lebih sederhana namun jauh lebih kuat: mengakui kenyataan apa adanya.
Pemimpin yang mengatakan bahwa sebuah program belum berjalan optimal sering justru mendapatkan simpati. Bahasa yang jujur menciptakan rasa kebersamaan antara pemerintah dan rakyat dalam menghadapi persoalan.
Langkah lain adalah membuka jalur informasi yang lebih beragam. Presiden tidak hanya mendengar laporan birokrasi, tetapi juga pandangan akademisi, lembaga riset independen, dan organisasi masyarakat.
Dari sana ia memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang keadaan yang sebenarnya tentang negeri.
Komunikasi politik juga perlu memuat lebih banyak empati. Bukan hanya angka statistik, tetapi juga kisah-kisah manusia yang hidup di balik angka tersebut.
Di era media sosial, kekuasaan tidak lagi berbicara sendirian. Setiap kalimat akan bertemu dengan ribuan suara yang menilai, mengoreksi, dan menafsirkan ulang maknanya.
Ketika pidato pemimpin terasa jauh dari pengalaman rakyat, ruang komentar akan segera berubah menjadi arena kritik kolektif.
Itu bukan semata-mata tanda bahwa masyarakat gemar mencela. Sering kali itu merupakan bentuk lain dari keinginan untuk didengar.
Dalam demokrasi modern, legitimasi kekuasaan tidak hanya dibangun oleh kebijakan yang baik, tetapi juga oleh kata-kata yang dipercaya.
Ketika bahasa negara mampu mencerminkan kenyataan yang dialami rakyatnya, komunikasi politik kembali menjadi jembatan—bukan malah menjadi jurang yang memisahkan.
Gerhana Alauddin, 6 Maret 2026
Oleh: Mustamin Raga
Penulis Buku Money Politics dan Demokrasi Elektoral
Anggota Dewan Pembaca SulawesiPos.com
