SulawesiPos.com – Senat di Amerika Serikat pada Rabu (4/3/2026) menolak rancangan resolusi yang bertujuan membatasi kewenangan militer Presiden Donald Trump dalam konflik dengan Iran.
Hasil pemungutan suara menunjukkan 53 senator menolak dan 47 mendukung resolusi yang diinisiasi Partai Demokrat tersebut.
Dengan hasil itu, rancangan yang dimaksudkan untuk membatasi kemampuan presiden memerintahkan serangan militer lanjutan tanpa persetujuan Kongres gagal disahkan.
Dalam aturan yang diusulkan, presiden akan dilarang melakukan tindakan militer terhadap Iran tanpa persetujuan eksplisit dari Kongres.
Apabila pasukan AS sudah terlibat dalam konflik tanpa persetujuan tersebut, presiden diwajibkan menghentikan operasi militer dalam waktu 30 hari.
Namun ketentuan itu tidak berlaku jika tindakan militer dilakukan untuk menanggapi ancaman atau serangan langsung terhadap wilayah, warga negara, maupun personel militer Amerika Serikat.
Dari Partai Republik, Senator Rand Paul menjadi satu-satunya anggota yang mendukung resolusi tersebut.
Sementara dari Partai Demokrat, Senator John Fetterman menjadi satu-satunya yang menolak rancangan itu.
Sebelum pemungutan suara, sejumlah senator dari Partai Demokrat menyampaikan kritik terhadap kebijakan militer pemerintah.
Senator Demokrat senior Tim Kaine, yang ikut mengajukan resolusi tersebut, menilai pemerintah tidak mampu menunjukkan bukti adanya ancaman serangan yang segera datang dari Iran.
“Apakah kita tidak belajar apa pun dari 25 tahun perang di Timur Tengah? Sebanyak 14.000 tentara dan kontraktor AS tewas di Iran dan Afghanistan … ratusan ribu kematian warga sipil … di Iran dan Afghanistan, lebih dari 8 triliun dolar AS (1 dolar AS = Rp16.911) yang seharusnya bisa digunakan untuk layanan kesehatan, perumahan, dan pendidikan rakyat Amerika malah dihabiskan untuk perang di Afghanistan dan Irak. Dan apa yang kita dapatkan dari semua itu?” kata Kaine, dikutip dari Antara, Kamis (5/3/2026).
Senator Demokrat sekaligus Wakil Ketua Komite Alokasi Anggaran Senat, Patty Murray menambahkan bahwa Amerika Serikat tidak seharusnya mempertaruhkan nyawa warganya pada rencana militer yang dinilai belum matang dan memiliki tujuan yang tidak jelas.
Di sisi lain, sebagian besar anggota Partai Republik berpendapat langkah presiden dalam menghadapi Iran merupakan tindakan yang diperlukan dan beralasan.
Mereka juga menuduh Partai Demokrat menentang kebijakan tersebut karena kepentingan politik partisan.
Ketegangan politik ini muncul di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan.
Pada Sabtu (28/2/2026), Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di ibu kota Teheran.
Iran kemudian merespons dengan meluncurkan serangan rudal balasan ke wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah.
