Dalam kasus itu, KPK sempat menyita uang tunai senilai Rp3 miliar dari Sudewo. Namun, Sudewo menegaskan bahwa uang tersebut berasal dari gaji anggota DPR dan hasil usahanya.
“Uang gaji dari DPR, kan diberikan dalam bentuk tunai,” kata Sudewo dalam persidangan Pengadilan Tipikor Semarang, November 2023.
Gelombang Kontroversi dan Pemakzulan
Sebelum OTT terbaru, Sudewo sempat menuai kontroversi pada Agustus 2025.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menuntut pengunduran dirinya akibat sejumlah kebijakan kontroversial, seperti kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen, perubahan hari sekolah menjadi lima hari, dan pembubaran posko donasi aksi pemerintahan.
Demonstrasi berlangsung di depan Kantor Bupati Pati pada 13 Agustus 2025, dan meskipun sebagian kebijakan dibatalkan, kemarahan publik tetap tinggi.
Sudewo bahkan sempat menantang masyarakat untuk berdemonstrasi menolak kenaikan PBB.
Akibat gelombang protes ini, DPRD Kabupaten Pati membentuk panitia khusus hak angket untuk menilai kemungkinan pemakzulan Sudewo. Namun, proses itu berakhir gagal.
“Secara aturan, diperlukan dua pertiga suara atau 33 anggota untuk mengusulkan pemakzulan. Yang memenuhi syarat adalah enam fraksi yang menghendaki rekomendasi perbaikan,” kata Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, saat paripurna 31 Oktober 2025.
DPRD akhirnya hanya memberikan rekomendasi perbaikan kinerja yang akan disampaikan kepada bupati, dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
