Bagi penguasa kolonial, keberadaan media dengan sikap politik seperti itu menjadi persoalan. Kebenaran akhirnya diberedel setelah menerbitkan sejumlah edisi.
Saat Republik Mencari Bentuk di Sulawesi
Keterlibatan Saleh Daeng Tompo dalam perjuangan tidak hanya berlangsung melalui tulisan.
Pada masa awal kemerdekaan, ia menjadi bagian dari Pusat Keselamatan Rakyat (PKR) yang dibentuk Sam Ratulangi.
Organisasi tersebut menghimpun sejumlah tokoh untuk memperkuat konsolidasi masyarakat dan mempertahankan keberadaan Republik di Sulawesi.
Saleh Daeng Tompo berada bersama tokoh-tokoh seperti Lanto Daeng Pasewang, Zainal Abidin, W.S.T. Pondaag, I.P.L. Tobing dan Suwarno.
PKR hadir ketika pemerintahan Republik di daerah membutuhkan dukungan politik dan sosial.
Oleh karena itu, keterlibatan Saleh Daeng Tompo memperlihatkan bahwa aktivitasnya pada masa tersebut berjalan di dua jalur sekaligus, yaitu membangun konsolidasi melalui organisasi dan memperjuangkan gagasan melalui pers.
Pengalaman itu kemudian menjadi bagian dari perjalanan politiknya yang lebih panjang.
Ruang Penyusunan Konstitusi
Beberapa tahun setelah masa revolusi, Saleh Daeng Tompo memasuki arena politik nasional.
Ia terpilih sebagai anggota Konstituante Republik Indonesia dari Fraksi PNI. Dalam risalah resmi persidangan, namanya tercatat sebagai Hadji Intje Achmad Saleh Daeng Tompo, yang mengikuti persidangan Konstituante pada periode 1956 hingga 1959.
Konstituante merupakan salah satu lembaga penting dalam sejarah politik Indonesia. Anggotanya mendapat tugas menyusun konstitusional yang baru.
Perjalanan Saleh Daeng Tompo dari aktivitas politik di Sulawesi Selatan menuju lembaga tersebut menunjukkan perubahan skala dalam kiprahnya.
Ia yang sebelumnya berhadapan dengan persoalan kemerdekaan dan politik lokal kemudian ikut terlibat dalam pembahasan mengenai fondasi konstitusional negara.
