25 C
Makassar
5 March 2026, 5:23 AM WITA

Ketua Komisi III DPR: KUHP Baru Miliki ‘Pengaman’, Kritik Tak Bisa Dipidana

“Mungkin ada orang yang mengkritik dengan data yang tidak benar, tapi maksudnya baik ingin mengingatkan pejabat atau penguasa perbuatan tersebut jelas kategori ringan, dan hakim bisa menjatuhkan hukuman pemaafan kepada terdakwa,” pungkasnya.

Langkah ini diharapkan dapat menjawab keraguan masyarakat serta menjamin bahwa ruang demokrasi tetap terbuka tanpa bayang-bayang pidana bagi mereka yang menyuarakan aspirasi. (amh)

“Mungkin ada orang yang mengkritik dengan data yang tidak benar, tapi maksudnya baik ingin mengingatkan pejabat atau penguasa perbuatan tersebut jelas kategori ringan, dan hakim bisa menjatuhkan hukuman pemaafan kepada terdakwa,” pungkasnya.

Langkah ini diharapkan dapat menjawab keraguan masyarakat serta menjamin bahwa ruang demokrasi tetap terbuka tanpa bayang-bayang pidana bagi mereka yang menyuarakan aspirasi. (amh)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/