SulawesiPos.com — Perubahan iklim kini tidak lagi sekadar isu lingkungan, tetapi telah berkembang menjadi ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan sektor keuangan.
Hal ini menjadi sorotan dalam forum Sustainable Finance Fest 2026.
Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Deden Firman Hendarsyah, menegaskan bahwa dampak krisis iklim semakin luas.
“Perubahan iklim bukan semata risiko lingkungan, namun berkembang menjadi risiko ekonomi dan risiko keuangan yang mengancam stabilitas,” ujarnya, dikutip Jumat (1/4/2026).
Menurut Deden, peralihan menuju keuangan berkelanjutan kini bukan lagi bersifat sukarela, melainkan keharusan bagi industri keuangan.
“Langkah untuk memitigasi risiko iklim bukan lagi praktik sukarela, namun kewajiban bagi industri keuangan kita,” tambahnya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa inovasi dalam produk keuangan hijau harus dilakukan secara hati-hati agar tidak memunculkan risiko baru.
“Yang dibutuhkan adalah keberanian yang prudent… namun harus disertai dengan kehati-hatian dan tata kelola yang baik,” katanya.
Peran Regulator dan Pasar
OJK telah mendorong berbagai kebijakan, mulai dari taksonomi keuangan berkelanjutan hingga penguatan manajemen risiko iklim.
Direktur Keuangan Berkelanjutan OJK, R. Joko Siswanto, menilai ke depan mekanisme pasar akan memainkan peran penting.
“Nantinya, pihak pasar atau publik yang akan ‘menghukum’ atau mengapresiasi pelaku usaha,” ujarnya.
Dari sisi pasar, Bursa Efek Indonesia (BEI) melihat dirinya sebagai penghubung antara investor dan proyek berkelanjutan.
Kepala Divisi Pengembangan BEI, Ignatius Denny Wicaksono, menekankan pentingnya peran pasar modal dalam mendorong investasi berbasis ESG.
“Tugas kita adalah menavigasi ESG investment supaya investor berinvestasi ke sektor yang lebih berkelanjutan,” jelasnya.
Kritik: Dampak Sosial Jangan Diabaikan
Di sisi lain, kritik datang dari kalangan masyarakat sipil. Direktur Eksekutif The PRAKARSA, Victoria Fanggidae, menilai transisi energi kerap mengabaikan dampak sosial.
“Ketika kita mendorong pensiun dini PLTU, kita perlu memperhitungkan berapa banyak pekerjaan yang ikut hilang,” ujarnya.
Ia juga menyoroti ketimpangan manfaat investasi hijau yang dinilai masih lebih banyak dinikmati korporasi dibanding masyarakat lokal.
Diskusi ini menegaskan bahwa transisi menuju keuangan berkelanjutan bukan hanya soal regulasi dan investasi.
Lebih dari itu, diperlukan keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial agar kebijakan yang diambil benar-benar inklusif dan berkelanjutan.
