SulawesiPos.com – Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.
Dalam konsiderannya, disebutkan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045, khususnya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
“Untuk mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045 terkait penguatan ekonomi kerakyatan, diperlukan akselerasi program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi,” demikian tertulis dalam pertimbangan aturan tersebut.
Satgas Fokus Koordinasi hingga Penyelesaian Hambatan Strategis
Berdasarkan Pasal 3 Keppres, Satgas ini berada langsung di bawah Presiden dan memiliki sejumlah tugas utama.
Pertama, mengoordinasikan percepatan pelaksanaan berbagai program ekonomi, seperti paket kebijakan ekonomi, stimulus, hingga program prioritas lintas kementerian dan lembaga.
Kedua, merumuskan langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif guna mempercepat implementasi program.
Ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi anggaran pendukung program pertumbuhan ekonomi.
Keempat, menetapkan langkah penyelesaian terhadap persoalan strategis dengan pendekatan cepat dan terobosan.
Diplomasi Hangat di Amman: Seskab Teddy Unggah Persahabatan Lama Prabowo-Raja Abdullah II
Kelima, melaksanakan tugas lain yang diberikan langsung oleh Presiden.
Dipimpin Menko Perekonomian dan Mensesneg
Struktur Satgas diisi oleh jajaran pejabat tinggi negara. Posisi Ketua I dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sementara Ketua II dipegang oleh Menteri Sekretaris Negara.
Selain itu, terdapat tiga wakil ketua, yakni Menteri Keuangan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Libatkan Puluhan Menteri dan Lembaga Negara
Keanggotaan Satgas mencakup berbagai kementerian strategis, mulai dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, hingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Selain itu, turut terlibat kementerian lain seperti sektor pendidikan tinggi, pertanian, kelautan, infrastruktur, hingga komunikasi dan digital.
Tidak hanya itu, sejumlah lembaga negara juga menjadi bagian dari Satgas, termasuk Kapolri, Jaksa Agung, BPKP, Badan Pangan Nasional, hingga Badan Pengelola Investasi Danantara.
Dalam pelaksanaannya, Satgas diberi kewenangan untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Satgas dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, instansi, dan pemangku kepentingan,” ditegaskan dalam Pasal 8.
Keppres Nomor 4 Tahun 2026 ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada 11 Maret 2026.
