SulawesiPos.com – Setiap tahun, saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, kebijakan pembatasan penukaran uang selalu diterapkan oleh Bank Indonesia.
Hal ini kemudian selalu menjadi perhatian publik, sebab tidak semua keinginannya terpenuhi karena dibatasi jumlah maksimal penukaran perpecahan.
Banyak masyarakat mempertanyakan mengapa penukaran tidak dibebaskan sesuai kebutuhan masing-masing.
Untuk periode Lebaran 2026, otoritas moneter menetapkan kuota maksimal penukaran, khususnya untuk pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu yang dibatasi masing-masing 50 lembar per orang dalam layanan resmi.
Kebijakan ini diterapkan bukan tanpa pertimbangan.
Setiap Ramadan, permintaan uang pecahan baru selalu melonjak tajam, terutama di wilayah perkotaan dengan tingkat mobilitas dan transaksi yang tinggi.
Tanpa pengaturan jumlah, distribusi uang baru berpotensi tidak merata, sebagian masyarakat bisa memperoleh dalam jumlah besar, sementara lainnya tidak mendapatkan bagian.
Jumlah maksimal penukaran
Dalam program penukaran tahun ini, kuota ditetapkan berbeda untuk tiap pecahan agar masyarakat tetap bisa menyesuaikan kebutuhan.
Rinciannya sebagai berikut:
- 50.000: maksimal 50 lembar
- 20.000: maksimal 50 lembar
- 10.000: maksimal 100 lembar
- 5.000: maksimal 100 lembar
- 2.000: maksimal 100 lembar
- 1.000: maksimal 100 lembar
Melalui komposisi tersebut, masyarakat masih dapat memperoleh variasi pecahan uang baru, namun dalam batas yang dinilai lebih adil.
Antisipasi lonjakan kebutuhan uang tunai
Momentum Lebaran identik dengan tradisi berbagi uang kepada anak-anak maupun keluarga.
Selain itu, aktivitas belanja dan transaksi musiman juga meningkat signifikan.
Lonjakan kebutuhan uang kartal dalam waktu singkat inilah yang mendorong regulator menerapkan pembatasan.
Langkah ini ditujukan untuk menjaga ketersediaan stok agar tidak menumpuk di daerah tertentu saja.
Kebijakan kuota juga menjadi instrumen pencegahan terhadap potensi penimbunan maupun pembelian berlebihan untuk kepentingan non-prioritas.
Selain pembatasan jumlah lembar, mekanisme pemesanan penukaran kini sepenuhnya dilakukan secara daring melalui platform resmi.
Sistem ini memungkinkan pengaturan kuota berbasis lokasi dan waktu, sehingga distribusi dapat dipantau lebih terukur dibandingkan pola antre langsung seperti tahun-tahun sebelumnya.
Adapun jadwal penukaran fisik berlangsung pada 18-27 Februari 2026, setelah masyarakat melakukan registrasi sesuai jadwal pembukaan di wilayah masing-masing.
