Overview:
- Menkeu Purbaya melantik empat pejabat baru di KPP Jakarta Utara imbas OTT pegawai pajak
- Ia mengatakan tak segan-segan mengganti aparat yang bermasalah.
- Dalam pelantikan, Purbaya berpesan untuk melakukan pengawasan yang ketat kepada staf dan anak buah
SulawesiPos.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi melantik empat pejabat baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) wilayah Jakarta Utara pada Kamis (22/1/2026).
Langkah ini diambil sebagai respons untuk menjaga layanan perpajakan menyusul adanya pejabat pajak yang terjerat kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pelantikan yang berlangsung di aula Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara ini bertujuan untuk memastikan layanan publik tidak terganggu akibat kekosongan jabatan atau kendala operasional pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait dugaan suap pemeriksaan pajak periode 2021–2026.
Purbaya menegaskan bahwa kementerian tidak ragu untuk segera mengganti aparatur yang bermasalah agar fokus instansi dalam mengamankan penerimaan negara tetap terjaga.
“Ini kita ada penggantian pejabat-pejabat pajak, karena ada yang masih di KPK dan lain-lain. Kalau sibuk di KPK kan bisa mengganggu servis ke publik. Jadi kita ambil langkah untuk mengganti secepatnya,” tegas Purbaya usai prosesi pelantikan.
Dalam arahannya, Menkeu memberikan peringatan keras mengenai pentingnya pengawasan melekat.
Ia menekankan bahwa pimpinan tidak boleh lepas tangan jika ditemukan penyimpangan di level staf atau anak buah.
“Kalau anak buahnya bermasalah dan tidak terdeteksi, bukan berarti atasannya lepas dari tanggung jawab,” ujarnya.
Untuk memitigasi risiko korupsi di masa depan, Kemenkeu memperkuat sistem three lines of defense (tiga lini pertahanan) yang mengintegrasikan pengawasan pegawai operasional, manajemen risiko, hingga audit internal secara berlapis.
Memasuki tahun 2026, Purbaya menyebut tantangan belanja negara akan semakin besar.
